US Khawatirkan Penggunaan GPN dan QRIS di Indonesia, Apa Kata Ahli Ekonomi? Analisis Mendalam Terbaru
Kamis, 24 April 2025 oleh jurnal
AS Khawatir soal GPN dan QRIS, Apa Kata Pakar Ekonomi?
Pemerintah Amerika Serikat menyuarakan kekhawatirannya terhadap Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, AS menilai kedua layanan keuangan ini berpotensi menghambat perdagangan luar negeri mereka, khususnya di sektor digital dan elektronik, serta merugikan perusahaan-perusahaan AS.
Tanggapan Ahli Ekonomi
Kekhawatiran AS ini ditanggapi oleh sejumlah pakar ekonomi Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat hal ini sebagai isu persaingan usaha. Menurutnya, dengan adanya QRIS, Indonesia semakin mandiri dan tidak lagi bergantung pada sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. "Tren bisnis kartu kredit kemungkinan akan terus menurun," ujar Bhima. Ia pun mendorong pemerintah untuk tetap memajukan QRIS dan tidak serta-merta menuruti semua tuntutan AS.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, senada dengan Bhima. Ia menekankan bahwa GPN dan QRIS merupakan kepentingan dan keamanan nasional. "Indonesia harus teguh pada pendiriannya," tegasnya. Wijayanto menyarankan Indonesia untuk mengeksplorasi pasar alternatif di luar AS dan mengatasi peredaran barang selundupan dan palsu, terutama di area seperti Mangga Dua, demi melindungi produsen lokal.
Mengapa AS Khawatir?
Akar kekhawatiran AS terletak pada kewajiban penggunaan sistem pembayaran domestik melalui GPN dan QRIS. Ketentuan Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN berlisensi BI dan berlokasi di Indonesia (Peraturan BI Nomor 19/08/2017). Perusahaan asing pun diwajibkan bermitra dengan perusahaan lokal untuk memproses transaksi melalui GPN (Peraturan BI Nomor 19/10/PADG/2017).
Selain itu, penetapan QRIS sebagai standar nasional untuk semua pembayaran berbasis kode QR di Indonesia juga menjadi sorotan. AS merasa pemangku kepentingan internasional tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Laporan USTR menyebutkan,
"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka tidak diberi tahu tentang potensi perubahan kebijakan kode QR BI atau diberi kesempatan untuk memberikan masukan."
Berikut beberapa tips untuk lebih memahami GPN dan QRIS:
1. Pahami manfaat GPN. - GPN memperkuat sistem pembayaran nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan internasional. Ini juga bisa berdampak pada biaya transaksi yang lebih efisien.
2. Gunakan QRIS untuk transaksi sehari-hari. - QRIS memudahkan pembayaran, cukup scan kode QR di merchant. Contohnya, saat membeli kopi atau makanan di warung.
3. Pelajari peraturan BI terkait GPN dan QRIS. - Dengan memahami regulasi, Anda bisa lebih bijak dalam bertransaksi.
4. Dukung UMKM dengan bertransaksi menggunakan QRIS. - QRIS memudahkan UMKM dalam menerima pembayaran digital.
5. Pantau perkembangan isu terkait GPN dan QRIS. - Ikuti berita dan informasi terbaru agar tetap update.
6. Berikan masukan kepada BI jika ada kendala atau saran. - Partisipasi publik penting untuk pengembangan sistem pembayaran yang lebih baik.
Apakah QRIS aman digunakan, Pak Perry Budiman?
(Perry Warjiyo, Gubernur BI): Keamanan QRIS menjadi prioritas utama BI. Kami terus memperkuat sistem keamanan dan melakukan pengawasan ketat untuk melindungi pengguna dari potensi fraud.
Bagaimana dampak GPN terhadap ekonomi Indonesia, Bu Sri Wahyuni?
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan): GPN memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan mendorong efisiensi ekonomi. Hal ini juga mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital.
Apa yang harus dilakukan jika ada masalah saat menggunakan QRIS, Pak Airlangga Hartarto?
(Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian): Laporkan segera kendala yang Anda alami ke penyedia jasa pembayaran atau hubungi Bank Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.
Bagaimana masa depan QRIS di Indonesia, Pak Rosan Roeslani?
(Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia): QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem pembayaran digital di Indonesia. Kadin mendukung penuh pengembangan dan inovasi QRIS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
