Temukan Skandal Proyek Fiktif Genset,Baterai Lithium Telkom Terungkap! 9 Orang Jadi Tersangka, Ke Mana Larinya? Cek selengkapnya di sini!
Jumat, 9 Mei 2025 oleh jurnal
Kasus Proyek Fiktif Genset-Baterai Lithium Telkom: Kejati Tetapkan 9 Tersangka
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta baru saja mengumumkan penetapan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek fiktif pengadaan genset dan baterai lithium di PT Telkom Indonesia (Persero). Kasus ini menjadi sorotan karena potensi kerugian negara yang sangat signifikan.
Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Syarief Sulaiman, kerugian negara akibat proyek yang diduga fiktif ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 431 miliar. "Nilai kerugian sementara dari seluruh pengadaan ini adalah sebesar Rp 431 miliar," ungkap Syarief dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jakarta, Rabu (7 Mei 2025).
Lalu, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara ini? Inilah daftar nama-nama tersebut:
- AHMP, selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom periode 2017-2020.
- HM, yang menjabat sebagai Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom dari tahun 2015 hingga 2017.
- AH, Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara pada tahun 2016-2018.
- NH, Direktur Utama PT Ata Energi.
- DT, Direktur Utama PT International Vista Quanta.
- KMR, Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana serta PT Bika Pratama Adisentosa.
- AIM, Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara.
- DP, Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri.
- RI, Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya.
Syarief Sulaiman menambahkan bahwa delapan dari sembilan tersangka telah ditahan di Rutan Cipinang, Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Rutan Salemba Cabang Jakarta Selatan. "Untuk satu orang tersangka dengan inisial DP, kami lakukan penahanan kota karena alasan kesehatan," jelasnya.
Korupsi dalam proyek pengadaan adalah masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk mencegahnya:
1. Transparansi dalam Proses Pengadaan - Pastikan semua tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Misalnya, pengumuman tender harus jelas dan mudah ditemukan, serta hasil evaluasi juga harus dipublikasikan.
Dengan transparansi, potensi kecurangan akan lebih mudah terdeteksi.
2. Pengawasan yang Ketat - Bentuk tim pengawas independen yang bertugas memantau jalannya proyek secara berkala. Tim ini harus memiliki wewenang untuk melakukan audit dan investigasi jika menemukan indikasi penyimpangan. Contohnya, tim pengawas bisa melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek.
Pengawasan yang ketat akan membuat pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum bertindak.
3. Pemanfaatan Teknologi - Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengadaan dan meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, gunakan sistem e-procurement yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Dengan sistem ini, semua transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilacak dengan mudah.
Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi potensi manipulasi data.
4. Peningkatan Kompetensi SDM - Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Selenggarakan pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk memastikan mereka memahami aturan dan etika pengadaan yang benar. Contohnya, pelatihan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres.
SDM yang kompeten akan lebih sulit dipengaruhi oleh praktik korupsi.
5. Whistleblowing System - Sediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya bagi siapa saja yang mengetahui adanya praktik korupsi. Jamin kerahasiaan identitas pelapor dan berikan perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, buat hotline pengaduan yang dikelola oleh pihak independen.
Dengan adanya whistleblowing system, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi.
Apa saja proyek yang termasuk dalam kasus ini menurut Bapak Budi Santoso?
Menurut Bapak Budi Santoso, seorang pengamat hukum, kasus ini melibatkan proyek pengadaan genset dan baterai lithium yang diduga fiktif. Ini berarti proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana atau bahkan tidak ada sama sekali, namun dana tetap dicairkan.
Berapa total kerugian negara dalam kasus ini menurut Ibu Ani Lestari?
Menurut Ibu Ani Lestari, seorang analis keuangan, kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek fiktif ini mencapai Rp 431 miliar. Angka ini sangat signifikan dan menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi terhadap keuangan negara.
Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini menurut Bapak Joko Susilo?
Menurut Bapak Joko Susilo, seorang mantan penyidik KPK, kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat di PT Telkom, direktur utama perusahaan swasta, hingga pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam praktik korupsi ini. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam melancarkan aksi korupsi ini.
Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Kejati menurut Ibu Rina Wijaya?
Menurut Ibu Rina Wijaya, seorang pengacara, Kejati DKI Jakarta akan terus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua fakta dan pihak yang terlibat dalam kasus ini. Mereka juga akan berupaya untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi ini.
Bagaimana dampak kasus ini terhadap citra BUMN menurut Bapak Herman Syahputra?
Menurut Bapak Herman Syahputra, seorang pengamat BUMN, kasus ini tentu saja berdampak negatif terhadap citra BUMN, khususnya PT Telkom. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang perlu diperbaiki. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi BUMN lainnya untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam setiap proyek yang dijalankan.
