Temukan Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan, Cek Iuran Terbaru per 7 Mei 2025 agar tidak salah informasi

Kamis, 8 Mei 2025 oleh jurnal

BPJS Kesehatan: Kelas 1, 2, 3 Dihapus, Bagaimana Iuran Mulai Mei 2025?

Ada kabar penting bagi peserta BPJS Kesehatan! Pemerintah berencana mengubah sistem kelas yang selama ini kita kenal. Kabarnya, kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus secara bertahap mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, akan diterapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lalu, bagaimana dengan iuran BPJS Kesehatan? Apakah akan ada perubahan?

Meski sistem kelas rawat inap akan berubah, untuk saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih tetap sama. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan pada landasan hukum yang mengaturnya. Aturan mengenai iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Sampai sekarang belum ada peraturan atau kebijakan terkait tarif baru. Ketua dewan tarif juga belum menyampaikan informasi mengenai kelas-kelas baru ini," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat rapat di Komisi IX DPR RI bulan lalu, seperti dikutip pada Rabu (7/5/2024).

Jika kita melihat laman resmi BPJS Kesehatan, ketentuan tarif iuran yang berlaku masih sama seperti sebelumnya. Iuran ini dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

Berikut adalah rincian iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku saat ini:

• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja: Rp 42.000 per orang per bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Pada periode Juli - Desember 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, dengan sisa Rp 16.500 ditanggung oleh pemerintah. Mulai 1 Januari 2021, iuran peserta Kelas III menjadi Rp 35.000, dengan bantuan iuran dari pemerintah sebesar Rp 7.000.
• Peserta Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
• Peserta Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri): 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
• Peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta: Sama seperti PPU di Lembaga Pemerintahan, yaitu 5% dari gaji atau upah per bulan (4% oleh pemberi kerja, 1% oleh peserta).
• Keluarga Tambahan PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua): 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
• Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Iuran dibayar oleh Pemerintah.
• Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda/duda/anak yatim piatu Veteran/Perintis Kemerdekaan: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Prof. Ghufron menekankan bahwa penerapan iuran yang sama rata untuk semua kalangan, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi, bertentangan dengan prinsip kesejahteraan sosial. "Kalau iurannya sama, katakanlah Rp 70.000 untuk miskin dan kaya, itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial," ujarnya.

Perbedaan Kelas BPJS Kesehatan Saat Ini

Perbedaan utama antara kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan terletak pada besaran iuran dan fasilitas ruang rawat inap yang didapatkan:

• Kelas 1: Iuran Rp 150.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 2-4 orang. Pasien dapat mengajukan pindah ke ruang VIP dengan biaya tambahan.
• Kelas 2: Iuran Rp 100.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 3-5 orang. Pasien dapat mengajukan pindah ke kelas yang lebih tinggi dengan biaya tambahan.
• Kelas 3: Iuran Rp 35.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap penuh, pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang tersedia.

Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Perlu diingat, ada beberapa kondisi dan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, di antaranya:

1. Penyakit wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika.
3. Perataan gigi (behel).
4. Penyakit akibat tindak pidana.
5. Penyakit atau cedera akibat menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah (tawuran).
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang bersifat eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum terbukti efektif.
12. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
13. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan (rujukan atas permintaan sendiri).
14. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali darurat).
15. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja (ditanggung program jaminan kecelakaan kerja).
16. Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas (sampai nilai yang ditanggung program tersebut).
17. Pelayanan kesehatan tertentu terkait Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
18. Pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial.
19. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain.
20. Pelayanan yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS terdekat, aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, atau minimarket.