Temukan Klarifikasi Pemilik Pabrik di Cilegon Usai Diduga Diperas Oknum Pengusaha akui ada kesalahan
Rabu, 14 Mei 2025 oleh jurnal
Usai Ramai Soal Dugaan Pemerasan, Pemilik Pabrik di Cilegon Sampaikan Permohonan Maaf
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum pengusaha dan proyek pembangunan pabrik di Cilegon berbuntut panjang. Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group, Edi Rivai, akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Permintaan maaf ini disampaikan terkait dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah oknum pengusaha diduga meminta jatah proyek kepada perusahaan. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, sebuah proyek besar yang dikembangkan oleh anak perusahaan Chandra Asri.
"Kami juga mohon maaf jika kemarin-kemarin dengan adanya proyek ini membuat sedikit kegaduhan. Mudah-mudahan dengan selesainya masalah ini, kita bisa menjadi satu kekuatan bersama untuk menumbuhkan Indonesia," ujar Edi Rivai di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025).
Selain permintaan maaf, Edi Rivai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas fasilitasi pertemuan antara perusahaannya dengan pemerintah provinsi Banten, Polda Banten, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Lebih lanjut, Edi Rivai menegaskan komitmen Chandra Asri untuk terus berinvestasi di Indonesia. Perusahaan juga berjanji akan selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku. "Tentu menjadi komitmen kami, dan kami selalu taat *compliance* (peraturan) agar hal-hal yang memang jadi aturan yang harus kami patuhi," tegasnya.
Edi Rivai berharap proyek pembangunan pabrik ini dapat berjalan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Ia juga berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa yang dapat menghambat kelancaran proyek. "Tentu harapan kami ke depan adalah proyek ini dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang cukup ketat yang ingin kita capai untuk ikut kolaborasi, inovasi, dan kemudian juga tentu kita harapkan ke depan lebih baik lagi, tidak ada lagi hal-hal yang kita inginkan," tambahnya.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar luas di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang yang mengklaim sebagai pengusaha lokal di Cilegon, Banten, meminta jatah proyek tanpa melalui proses tender. Mereka disebut-sebut meminta proyek senilai Rp 5 triliun dari proyek milik Chandra Asri (CAA), anak perusahaan kimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Dalam video tersebut, terlihat ketegangan antara perwakilan Kadin Cilegon dengan pihak Chengda Engineering (CEE), kontraktor pembangunan asal China yang ditunjuk oleh CAA.
Kasus dugaan pemerasan dalam proyek pembangunan seperti ini tentu tidak kita inginkan terjadi lagi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita terapkan agar terhindar dari praktik serupa:
1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Tender - Pastikan semua proses tender dilakukan secara terbuka dan transparan. Publikasikan informasi mengenai proyek, kriteria pemilihan kontraktor, dan hasil seleksi secara jelas. Contohnya, umumkan melalui website resmi perusahaan atau media massa.
Dengan transparansi, potensi adanya praktik "main belakang" bisa diminimalisir.
2. Memperkuat Pengawasan Internal - Bentuk tim pengawas internal yang independen dan bertanggung jawab untuk memantau jalannya proyek dari awal hingga akhir. Tim ini harus memiliki wewenang untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang ditemukan.
Misalnya, tim ini bisa melakukan audit berkala terhadap penggunaan anggaran dan memastikan semua proses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Membangun Komunikasi yang Baik dengan Masyarakat Lokal - Libatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengarkan aspirasi mereka dan pastikan proyek memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Contohnya, adakan forum diskusi rutin dengan tokoh masyarakat dan perwakilan warga untuk membahas perkembangan proyek dan menampung masukan dari mereka.
4. Melaporkan Tindak Pemerasan ke Pihak Berwajib - Jangan takut untuk melaporkan segala bentuk pemerasan atau intimidasi yang dialami kepada pihak kepolisian. Kerja sama dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk memberantas praktik-praktik ilegal seperti ini.
Pastikan Anda memiliki bukti yang cukup sebelum melaporkan, seperti rekaman percakapan atau dokumen tertulis.
Apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, menurut Bapak Bambang?
Menurut Bapak Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam proyek-proyek investasi besar. "Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar lebih berhati-hati dan memastikan semua proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Bagaimana tanggapan Ibu Susi Pudjiastuti terhadap permintaan maaf dari pihak pabrik?
Ibu Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menekankan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. "Harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kita perlu memastikan bahwa investasi di Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak," tegasnya.
Apa saran dari Bapak Ridwan Kamil terkait dengan masalah ini?
Bapak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi proyek-proyek investasi di wilayahnya. "Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator yang baik, tetapi juga harus tegas dalam menegakkan aturan. Kita tidak boleh membiarkan praktik-praktik ilegal merusak iklim investasi di Indonesia," katanya.
Menurut Bapak Mahfud MD, bagaimana seharusnya penegakan hukum dalam kasus seperti ini?
Bapak Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. "Siapapun yang terlibat dalam praktik pemerasan, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat," ujarnya.
Apa pendapat Ibu Sri Mulyani Indrawati tentang dampak kasus ini terhadap investasi di Indonesia?
Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa kasus seperti ini dapat merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan menarik. "Kita harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa Indonesia adalah tempat yang kondusif untuk berinvestasi," katanya.
Apa langkah yang perlu diambil oleh Bapak Erick Thohir untuk mencegah kasus serupa di BUMN?
Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di seluruh BUMN. "Kita harus memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa semua proyek BUMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita juga harus menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi," tegasnya.
