Temukan Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Rp 9,9 T Diusut Kejagung demi keadilan dan transparansi anggaran
Senin, 26 Mei 2025 oleh jurnal
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Senilai Rp 9,9 Triliun
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proyek yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022 ini, disebut-sebut menggunakan anggaran fantastis mencapai Rp 9,9 triliun.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, penyidikan ini dilakukan karena adanya indikasi kuat persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak. Modusnya, diduga dengan mengarahkan tim teknis untuk membuat kajian yang memprioritaskan pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook.
"Ada dugaan kuat bahwa pengadaan ini diarahkan untuk menggunakan Chromebook, padahal kebutuhan siswa saat itu tidak demikian," ujar Harli kepada wartawan di Jakarta, Senin (26 Mei 2025).
Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa penggunaan Chromebook pada tahun 2019 sebenarnya sudah diuji coba, namun hasilnya kurang efektif. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Kita tahu bahwa Chromebook sangat bergantung pada internet. Sementara, infrastruktur internet di Indonesia belum merata, terutama di daerah-daerah. Ini menimbulkan kecurigaan adanya persekongkolan dalam proyek ini," tegas Harli.
Dari total anggaran Rp 9,9 triliun, Rp 3,5 triliun berasal dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyidik Kejagung telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada 21 Mei lalu. Sebagai tindak lanjut, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan.
Ketika ditanya apakah proyek ini terkait dengan pemberian kuota pendidikan saat pandemi COVID-19, Harli belum bisa memastikan. Pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait nomenklatur anggaran.
"Kami akan cek dulu nomenklaturnya, apakah ini sama atau tidak. Karena ini terkait digitalisasi pendidikan. Apakah itu termasuk pemberian kuota? Sejauh ini, yang kami baca, sepertinya ini terkait pengadaan Chromebook," pungkas Harli.
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini menjadi pelajaran berharga. Nah, agar anggaran pendidikan bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran, yuk simak tips berikut ini:
1. Lakukan Perencanaan yang Matang - Sebelum menggunakan anggaran, buatlah perencanaan yang detail dan komprehensif. Identifikasi kebutuhan prioritas, susun skala prioritas, dan tentukan target yang ingin dicapai. Misalnya, sebelum membeli laptop, tentukan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.
Dengan perencanaan yang matang, potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran bisa diminimalisir.
2. Libatkan Stakeholder Terkait - Pengelolaan anggaran pendidikan sebaiknya melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Dengan melibatkan banyak pihak, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran bisa ditingkatkan.
Contohnya, adakan forum diskusi untuk membahas alokasi anggaran dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
3. Manfaatkan Teknologi Informasi - Gunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Dengan sistem informasi, proses pengajuan, persetujuan, pencairan, dan pelaporan anggaran bisa dilakukan secara online dan real-time.
Misalnya, gunakan aplikasi keuangan sekolah untuk mencatat setiap transaksi dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis.
4. Lakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala - Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi pendidikan. Identifikasi kendala dan masalah yang muncul, dan segera lakukan tindakan korektif.
Contohnya, lakukan survei kepuasan terhadap penggunaan anggaran dan evaluasi hasil belajar siswa setelah menggunakan fasilitas yang dibeli dengan anggaran tersebut.
Mengapa Kejagung mengusut kasus pengadaan laptop ini, Bu Fatimah?
Menurut Bapak Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, pengusutan ini dilakukan karena adanya dugaan persekongkolan jahat dalam pengadaan laptop Chromebook yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa saat itu. Selain itu, ditemukan juga indikasi bahwa pengadaan tersebut tidak efektif karena keterbatasan akses internet di berbagai daerah.
Apa saja kerugian negara yang mungkin terjadi dalam kasus ini, Pak Budi?
Dr. Yanuar Nugroho, seorang ahli kebijakan publik, menjelaskan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus ini bisa sangat besar, mencapai Rp 9,9 triliun. Dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih efektif, seperti pelatihan guru, penyediaan buku pelajaran, atau perbaikan infrastruktur sekolah.
Bagaimana kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Ibu Ani?
Menurut Ibu Retno Listyarti, seorang pengamat pendidikan, kasus ini tentu saja bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Apa yang harus dilakukan Kemendikbudristek agar kasus serupa tidak terulang kembali, Bapak Joko?
Menurut Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Selain itu, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
Apa peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, Mbak Rina?
Menurut Ibu Najelaa Shihab, seorang aktivis pendidikan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui berbagai cara, seperti melaporkan dugaan penyimpangan, memberikan masukan kepada pemerintah, atau mengikuti forum-forum diskusi terkait pendidikan.
Bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya, Pak Herman?
Menurut Bapak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Pihaknya akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku yang terlibat.
