Temukan BYD Mengakui Kerentanan Hukum di Indonesia, Mengungkap Alasan Mengejutkan di Baliknya Terancam Sanksi Berat

Selasa, 6 Mei 2025 oleh jurnal

Temukan BYD Mengakui Kerentanan Hukum di Indonesia, Mengungkap Alasan Mengejutkan di Baliknya  Terancam Sanksi Berat

BYD Hadapi Tantangan Hukum di Indonesia, Sengketa Merek Dagang Jadi Sorotan

Raksasa otomotif asal Tiongkok, BYD, tengah menghadapi beberapa tantangan hukum di Indonesia terkait merek dagang. Bukan hanya sengketa nama "Denza" yang kalah di pengadilan melawan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA), BYD juga berhadapan dengan masalah hukum dengan BMW terkait penggunaan nama "M6" untuk MPV listrik mereka di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskan bahwa BYD telah melakukan berbagai persiapan sebelum memasuki pasar global, termasuk Indonesia. Mereka juga telah mendaftarkan hak paten untuk melindungi bisnis mereka. Namun, perbedaan aturan terkait hak kekayaan intelektual di setiap negara menjadi salah satu penyebab konflik.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini," ujar Luther. "Sebelum masuk pasar global, tentunya kami sudah mempersiapkan hak paten dan international registered right yang diakui secara global. Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri."

Luther juga mengakui bahwa usia BYD yang relatif muda di pasar global menjadi faktor rentan terjadinya konflik merek dagang. Persaingan di industri otomotif yang ketat membuat potensi konflik semakin besar.

Meskipun demikian, BYD menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum di Indonesia. Mereka memandang proses hukum ini sebagai bagian dari upaya mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui secara global. Luther optimis dan percaya diri dalam menghadapi proses hukum ini, menganggapnya sebagai langkah penting untuk memberikan nilai tambah bagi industri dan pasar.

Berikut beberapa tips untuk melindungi merek dagang Anda di Indonesia:

1. Lakukan riset menyeluruh. - Sebelum mendaftarkan merek, pastikan merek tersebut belum terdaftar oleh pihak lain. Gunakan situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melakukan pencarian.

Misalnya, periksa apakah ada merek yang mirip atau identik dengan merek Anda yang sudah terdaftar di kelas barang/jasa yang sama.

2. Daftarkan merek dagang sesegera mungkin. - Semakin cepat Anda mendaftarkan merek, semakin baik. Ini akan memberikan perlindungan hukum dan mencegah pihak lain mendaftarkan merek yang sama atau mirip.

Jangan tunda pendaftaran merek, segera daftarkan setelah Anda yakin dengan nama dan logo merek Anda.

3. Gunakan jasa konsultan HKI. - Jika Anda tidak yakin dengan proses pendaftaran merek, gunakan jasa konsultan HKI. Mereka dapat membantu Anda dalam setiap langkah proses pendaftaran.

Konsultan HKI dapat memberikan saran dan panduan yang berharga, terutama jika Anda menghadapi kendala dalam proses pendaftaran.

4. Pantau merek dagang Anda secara berkala. - Pastikan untuk memantau merek dagang Anda secara berkala untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Laporkan segera jika Anda menemukan pelanggaran.

Pemantauan berkala dapat membantu Anda mendeteksi pelanggaran merek dagang sedini mungkin dan mengambil tindakan yang diperlukan.

5. Perbarui pendaftaran merek dagang. - Pendaftaran merek dagang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pastikan untuk memperbarui pendaftaran merek dagang Anda sebelum masa berlakunya habis.

Jangan sampai merek dagang Anda kehilangan perlindungan hukum karena lupa memperbarui pendaftaran.

Apakah sengketa merek dagang umum terjadi di Indonesia, Bu Sri Mulyani?

(Sri Mulyani, Menteri Keuangan) Sengketa merek dagang memang kerap terjadi, mencerminkan dinamika persaingan bisnis. Penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi HKI.

Bagaimana dampak sengketa merek dagang terhadap investasi asing seperti BYD, Pak Erick Thohir?

(Erick Thohir, Menteri BUMN) Sengketa merek dagang dapat menciptakan ketidakpastian iklim investasi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan HKI untuk menarik investasi asing.

Apa saran Bapak Jusuf Kalla bagi perusahaan asing yang ingin berbisnis di Indonesia, terkait perlindungan HKI?

(Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden) Lakukan due diligence yang cermat terkait HKI sebelum memasuki pasar Indonesia. Konsultasikan dengan ahli hukum dan patuhi peraturan yang berlaku.

Bagaimana pandangan Ibu Susi Pudjiastuti tentang pentingnya penegakan hukum HKI di Indonesia?

(Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) Penegakan hukum HKI sangat krusial untuk melindungi kreativitas dan inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim bisnis yang sehat.