Temukan Adian Napitupulu Usulkan Penghapusan Biaya Aplikasi Transportasi Online demi meringankan beban masyarakat

Rabu, 21 Mei 2025 oleh jurnal

Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Aplikasi Transportasi Online: Beban Pengguna dan Pengemudi?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya mengenai biaya layanan dan biaya aplikasi yang selama ini dibebankan kepada pengguna dan pengemudi transportasi online. Dalam sebuah rapat di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025), Adian secara tegas mengusulkan agar biaya-biaya tersebut dihapuskan.

Potongan Biaya yang Membebani

Adian menjelaskan bahwa selain potongan komisi yang sudah lebih dari 10%, baik pengemudi maupun konsumen masih harus menanggung biaya tambahan. "Misalnya, pengemudi mendapatkan order Rp 30 ribu, lalu dipotong 30%, 40%, bahkan 50% oleh aplikator. Belum lagi, konsumen juga dikenakan biaya layanan dan biaya aplikasi," ujarnya.

Menurut Adian, biaya layanan dan biaya aplikasi ini bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu per transaksi. Yang lebih mengkhawatirkan, ia menambahkan, adalah tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk pemungutan biaya-biaya tersebut.

Keuntungan Aplikator yang Fantastis

"Jadi, kalau dari pengemudi aplikator mendapatkan Rp 10 ribu per orderan, lalu dari konsumen juga Rp 10 ribu, kita kalikan dengan jumlah pengemudi dan merchant mereka yang mencapai 4,2 juta, maka aplikator bisa mendapatkan setidaknya Rp 92 miliar per hari," ungkap Adian. Ia mengaku tidak habis pikir dengan sistem pemotongan biaya yang dinilainya tidak adil ini.

Lebih dari Sekadar Potongan Komisi

Adian menegaskan bahwa masalah transportasi online bukan hanya soal potongan komisi lebih dari 10%, tetapi juga tentang keberadaan biaya layanan dan biaya aplikasi. "Logikanya, pengemudi sudah membayar aplikasi, artinya aplikasi ini dibayar oleh dua pihak: konsumen dan pengemudi," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memikirkan regulasi transportasi online untuk jangka panjang. "Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan agar ketika mendorong regulasi kita bisa punya prediksi 'Oh, kira-kira begini'," sambungnya.

Belajar dari Negara Lain: Contoh India

Adian kemudian mencontohkan India, yang sudah tidak lagi menerapkan sistem potongan komisi. Di sana, pengemudi berlangganan aplikasi dengan biaya tetap. "Nah, potongan langganan ini berlaku tetap, itu yang nanti masa depan driver online hubungannya dengan aplikasi sangat logis," ujarnya.

Tidak Ada Dasar Hukum

"Ini semua ada nih, biaya layanan dan biaya aplikasi, ini langsung ke aplikator Rp 12 ribu, Rp 10 ribu, dan lebih menyakitkan biaya ini tak punya dasar hukum sama sekali," lanjutnya. Adian pun menegaskan bahwa praktik yang diterapkan di negara lain tidak bisa serta merta menjadi dasar hukum di Indonesia.

"Ini terjadi bertahun-tahun, ini aneh. Menurut saya, kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya saya minta ini dicabut, tidak boleh ada, tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," tuturnya.