Rentan Nasib Industri RI di Negosiasi Dagang dengan AS, Kenapa? Ancaman Bagi Perekonomian Indonesia
Jumat, 25 April 2025 oleh jurnal
Negosiasi Dagang AS-Indonesia: Industri Tanah Air di Ujung Tanduk?
Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dimulai 16 April lalu menyimpan potensi risiko bagi industri dalam negeri. Demi meredam ancaman perang dagang dari Presiden Trump, delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington D.C. untuk bertemu perwakilan AS. Hasilnya, kedua negara sepakat melanjutkan negosiasi selama 60 hari, dengan Indonesia menawarkan sejumlah kebijakan sebagai imbalan atas penurunan tarif dagang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan lima poin kesepakatan, antara lain penyesuaian tarif bea masuk untuk produk AS tertentu, peningkatan impor migas, mesin, teknologi, dan produk pertanian dari AS, reformasi perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tarif (termasuk TKDN), serta kebijakan penanggulangan banjir barang impor. Sebelumnya, Trump telah menetapkan tarif 32% untuk barang Indonesia, di luar tarif umum 10%.
Namun, sejumlah pengamat ekonomi menyoroti potensi kerentanan dari kesepakatan ini. Direktur Celios, Nailul Huda, menyoroti pelonggaran TKDN yang dikhawatirkan dapat mengganggu industri dalam negeri. Menurutnya, TKDN selama ini menjadi garda terdepan dalam melindungi industri lokal, khususnya di sektor teknologi. Pelonggaran ini dinilai kurang adil bagi perusahaan yang telah berinvestasi besar dan taat aturan TKDN, sementara AS bisa masuk tanpa membangun industri di Indonesia.
"TKDN bagaimanapun juga menjadi garda terdepan melindungi industri dalam negeri," kata Huda.
Strategi peningkatan impor dari AS yang diusulkan Menhan Prabowo Subianto juga menuai sorotan. Meskipun dinilai ampuh untuk meredam Trump yang sensitif terhadap defisit neraca perdagangan, strategi ini perlu dijalankan dengan hati-hati agar tidak membuat neraca perdagangan Indonesia defisit secara keseluruhan.
Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE Indonesia, juga mengkhawatirkan potensi Indonesia menjadi pasar konsumsi semata jika kesepakatan ini tidak dibarengi penguatan industri dalam negeri. Ia menekankan pentingnya reformasi perpajakan dan kepabeanan, namun pelaksanaannya harus hati-hati dan bertahap.
Yusuf juga mengingatkan pemerintah untuk bernegosiasi secara strategis dan tidak reaktif. Indonesia perlu menuntut pengurangan tarif yang signifikan untuk produk ekspor unggulan, bukan sekadar simbolis. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak “berutang budi” kepada AS, mengingat AS telah meraup untung besar dari ekspor jasa ke Indonesia.
Berikut beberapa tips untuk menghadapi negosiasi dagang agar memberikan hasil yang optimal bagi Indonesia:
1. Prioritaskan kepentingan nasional. - Selalu utamakan kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri dalam setiap keputusan negosiasi. Jangan sampai kesepakatan merugikan industri lokal dalam jangka panjang.
Contoh: Pertimbangkan dampak pelonggaran TKDN terhadap industri dalam negeri sebelum menyepakatinya.
2. Lakukan riset mendalam. - Pahami kekuatan dan kelemahan posisi Indonesia serta mitra dagang. Data dan informasi yang akurat akan memperkuat posisi tawar.
Contoh: Kumpulkan data neraca perdagangan, potensi ekspor, dan kondisi industri terkait sebelum negosiasi.
3. Bernegosiasi secara strategis. - Jangan reaktif terhadap tekanan mitra dagang. Tetapkan target yang jelas dan realistis, serta siapkan alternatif solusi.
Contoh: Jika AS menuntut pelonggaran TKDN, tawarkan insentif lain yang tidak merugikan industri lokal.
4. Libatkan seluruh pemangku kepentingan. - Dengarkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
Contoh: Adakan forum diskusi publik untuk membahas dampak potensial dari kesepakatan dagang.
5. Transparansi dan akuntabilitas. - Informasikan proses dan hasil negosiasi kepada publik secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik.
Contoh: Publikasikan ringkasan kesepakatan dagang dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Apa dampak pelonggaran TKDN terhadap industri lokal, Bu Sri Mulyani? (Siti Nurhaliza)
Pelonggaran TKDN memang perlu dikaji secara cermat. Pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan kepentingan peningkatan perdagangan dengan perlindungan industri dalam negeri. Kami akan memastikan pelonggaran TKDN tidak merugikan industri lokal dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagaimana strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional, Pak Airlangga? (Bambang Sutrisno)
Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing industri nasional melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, dan kemudahan berusaha. Kami juga mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor.
Apakah peningkatan impor migas dari AS akan berpengaruh pada ketahanan energi nasional, Pak Arifin Tasrif? (Ani Widayati)
Pemerintah tetap memprioritaskan diversifikasi sumber energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Peningkatan impor migas dari AS akan dilakukan secara terukur dan tidak akan mengorbankan kemandirian energi kita.
Apa manfaat reformasi perpajakan dan kepabeanan bagi pelaku usaha, Pak Bahlil Lahadalia? (Rina Kumalasari)
Reformasi perpajakan dan kepabeanan akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan transparan. Proses yang lebih efisien dan sederhana akan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan daya saing.
Bagaimana pemerintah memastikan kesepakatan dagang ini menguntungkan bagi Indonesia, Pak Jokowi? (Dewi Lestari)
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesepakatan dagang ini memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi implementasinya untuk menjaga kepentingan nasional.
Apa langkah pemerintah untuk mencegah banjir barang impor, Pak Luhut Binsar Pandjaitan? (Muhammad Rizki)
Pemerintah akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan untuk mencegah masuknya barang impor ilegal. Kami juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
