Profil Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Diduga Terima Suap Rp 60 Miliar, Mengungkap Fakta Sebenarnya
Selasa, 15 April 2025 oleh jurnal
Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, Tersangka Dugaan Suap Rp 60 Miliar
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan pengaturan putusan dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Tak hanya Arif, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara (WG), Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat (AR). Keempatnya diduga berperan dalam upaya membebaskan ketiga korporasi dari tuntutan jaksa, atau yang dikenal dengan istilah onslag.
Dugaan suap ini berkaitan dengan putusan PN Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025, yang membebaskan ketiga korporasi dari tuntutan dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Meskipun majelis hakim mengakui para terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, mereka menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana.
Sekilas Tentang Muhammad Arif Nuryanta
Muhammad Arif Nuryanta dilantik sebagai Ketua PN Jakarta Selatan pada 7 November 2024, menggantikan Saut Maruli Tua Pasaribu. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Pria kelahiran Bangkinang, Riau ini memiliki rekam jejak karier di berbagai pengadilan, termasuk PN Karawang, PN Bangkinang, PN Tebing Tinggi, dan PN Purwokerto.
Kilas Balik Kasus "Unlawful Killing" Laskar FPI
Nama Arif Nuryanta juga pernah mencuat dalam kasus unlawful killing Laskar FPI. Ia memimpin majelis hakim yang membebaskan dua terdakwa, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, pada 18 Maret 2022. Meskipun dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembelaan terpaksa melampaui batas.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan integritas peradilan dan mencegah terjadinya suap:
1. Perkuat Pengawasan Internal - Lembaga peradilan perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Misalnya, dengan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif.
2. Transparansi Putusan - Publikasi putusan pengadilan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik. Contohnya, dengan menyediakan akses putusan daring melalui situs web resmi.
3. Edukasi Anti-Korupsi - Penting untuk memberikan edukasi dan pelatihan anti-korupsi secara berkala kepada seluruh aparatur peradilan. Materi pelatihan dapat mencakup kode etik, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
4. Perlindungan Saksi dan Pelapor - Memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi dan pelapor kasus korupsi di lingkungan peradilan sangat penting untuk mendorong mereka berani melaporkan pelanggaran. Misalnya, dengan memberikan identitas samaran dan pengamanan fisik.
Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya peradilan, Bu Sri Mulyani?
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan) Masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau persidangan, mengakses putusan pengadilan, dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran yang tersedia. Partisipasi publik sangat penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan transparan.
Apa saja sanksi yang bisa dikenakan kepada hakim yang terbukti menerima suap, Pak Mahfud MD?
(Mahfud MD, Menko Polhukam) Sanksinya beragam, mulai dari sanksi administratif seperti pemberhentian tidak dengan hormat, hingga pidana penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Bagaimana cara melaporkan dugaan suap di pengadilan, Pak Tito Karnavian?
(Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri) Laporan dapat disampaikan kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, atau aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.
Apa dampak suap terhadap dunia usaha, Pak Erick Thohir?
(Erick Thohir, Menteri BUMN) Suap menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, menghambat persaingan yang adil, dan merugikan perekonomian nasional.
Bagaimana peran media dalam mengawal kasus suap ini, Mbak Najwa Shihab?
(Najwa Shihab, Jurnalis) Media berperan penting dalam memberitakan kasus ini secara objektif, independen, dan berimbang. Media juga harus terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
Apa harapan Bapak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Febri Diansyah?
(Febri Diansyah, Aktivis Anti Korupsi) Saya berharap penegakan hukum terhadap korupsi semakin kuat dan efektif, sehingga dapat memberikan efek jera dan menciptakan budaya anti-korupsi di semua lapisan masyarakat.