Perintah Xi Jinping, Ecommerce China Berubah Total, Dampaknya Akan Mengejutkan Dunia
Kamis, 24 April 2025 oleh jurnal
E-commerce China Berubah Drastis: Kebijakan Refund Tanpa Retur Dihapus
Gelombang perubahan besar tengah menghantam lanskap e-commerce di China. Pemerintah China telah menginstruksikan platform-platform e-commerce untuk menghapus kebijakan refund tanpa retur. Keputusan ini diambil untuk meringankan beban finansial para pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang sedang melanda.
Informasi ini terungkap dari dua sumber yang dekat dengan kebijakan tersebut. Pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah perusahaan e-commerce besar, termasuk PDD Holdings, dan menetapkan batas waktu hingga Juli 2025 untuk menghentikan praktik refund tanpa retur. Setelah Juli 2025, hanya pedagang yang berhak menginisiasi proses refund, bukan lagi platform atau konsumen. Sayangnya, tanggal pasti implementasi kebijakan ini belum diumumkan.
Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi para pedagang di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. "Tujuannya adalah untuk mencegah melemahnya bisnis pedagang selama masa perlambatan ekonomi," ungkap salah satu sumber, seperti dikutip dari Reuters.
PDD Holdings dan kompetitornya, JD.com, masih enggan berkomentar terkait hal ini. Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan resmi.
Kebijakan refund tanpa retur memang telah menjadi sumber kontroversi. Juli lalu, ratusan orang melakukan protes di kantor Temu, platform milik PDD, di China Selatan. Protes ini memicu intervensi otoritas, termasuk regulator pasar dan kementerian perdagangan, yang kemudian mendesak PDD untuk merevisi kebijakannya.
Tahun ini, berbagai lembaga pemerintah, seperti regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), semakin vokal mengkritik praktik persaingan yang mereka anggap tidak sehat. Istilah "perbaikan menyeluruh atas persaingan tidak sehat" bahkan secara khusus dimasukkan ke dalam Laporan Kerja Pemerintah pada pertemuan parlemen tahunan bulan Maret lalu.
Awalnya, kebijakan refund tanpa retur dirancang untuk menguntungkan pembeli dan pedagang dalam transaksi tertentu. PDD mulai memperluas penerapan kebijakan ini sejak 2021, dan kemudian diikuti oleh sejumlah pesaingnya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru merugikan pedagang, mulai dari penjual pakaian hingga peralatan rumah tangga. Mereka mengeluhkan kerugian ganda, yaitu kehilangan barang dan uang.
Berikut beberapa tips berbelanja online agar tetap aman dan nyaman di tengah perubahan kebijakan refund:
1. Teliti Sebelum Membeli - Periksa detail produk dengan seksama, termasuk deskripsi, ukuran, warna, dan ulasan dari pembeli lain. Misalnya, jika membeli baju, pastikan ukurannya sesuai dengan yang Anda butuhkan.
2. Tanyakan pada Penjual - Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk menghubungi penjual dan menanyakan detail produk. Misalnya, tanyakan ketersediaan stok atau detail bahan produk.
3. Dokumentasikan Transaksi - Simpan bukti transaksi, seperti screenshot pesanan dan bukti pembayaran. Ini akan berguna jika terjadi masalah di kemudian hari.
4. Pahami Kebijakan Pengembalian - Baca dan pahami kebijakan pengembalian barang dari platform dan penjual. Pastikan Anda mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Belanja di Platform Terpercaya - Pilih platform e-commerce yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Ini akan meminimalisir risiko penipuan dan masalah lainnya.
Apa dampak kebijakan ini bagi konsumen, Ani?
Menurut Rosan Roeslani, Ketua KADIN, "Konsumen mungkin akan lebih berhati-hati dalam berbelanja online. Proses pengembalian barang mungkin akan sedikit lebih rumit, sehingga penting bagi konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli."
Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi persaingan antar platform e-commerce, Budi?
Ferry Tenka, pengamat ekonomi digital, berpendapat, "Kebijakan ini dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat antar platform e-commerce. Platform tidak lagi bersaing dengan menawarkan kebijakan refund yang terlalu mudah, tetapi lebih fokus pada kualitas layanan dan produk."
Apakah kebijakan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital di China, Citra?
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menjelaskan, "Dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Namun, kebijakan ini berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan pedagang dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan."
Apa yang harus dilakukan pedagang untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini, Dedi?
William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, menyarankan, "Pedagang perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan. Deskripsi produk harus jelas dan detail, serta responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan."
Bagaimana pemerintah akan mengawasi implementasi kebijakan ini, Eka?
Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyatakan, "Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Kami akan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik dan adil bagi semua pihak."
