Negosiasi Tarif Resiprokal, AS Soroti Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia, Ancaman Bagi Ekonomi Digital?

Minggu, 20 April 2025 oleh jurnal

QRIS dan GPN Jadi Sorotan AS dalam Negosiasi Tarif dengan Indonesia

Sistem pembayaran digital kebanggaan Indonesia, QRIS dan GPN, ternyata menjadi sorotan Amerika Serikat dalam negosiasi tarif resiprokal. AS menilai penggunaan kedua sistem ini berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing di Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah AS menyampaikan masukan terkait QRIS dan GPN dalam negosiasi tersebut. Pemerintah Indonesia pun langsung berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas hal ini. "Sektor keuangan juga termasuk di dalamnya. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika," ujar Airlangga, seperti dikutip dari detikFinance.

Selain QRIS dan GPN, AS juga menyoroti beberapa kebijakan ekonomi Indonesia lainnya, seperti perizinan impor melalui OSS, insentif perpajakan dan kepabeanan, serta kuota impor. Airlangga menekankan pentingnya perdagangan yang adil dan berimbang antara kedua negara. Negosiasi ini akan berlangsung selama 60 hari, hingga Juni 2025, dengan harapan mencapai hasil positif bagi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, QRIS adalah standar nasional kode QR yang dikembangkan BI untuk mempermudah transaksi digital, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan mata uang lokal. Sementara itu, GPN merupakan sistem pembayaran nasional yang bertujuan mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran di Indonesia.

Laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan oleh United State Trade Representative (USTR) menunjukkan bahwa AS lebih menyoroti peraturan BI, khususnya Peraturan BI Nomor 21/2019 tentang QRIS. Perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, khawatir kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan pemangku kepentingan internasional dan berpotensi mengganggu interaksi dengan sistem pembayaran yang sudah ada.

Kekhawatiran AS juga mencakup kebijakan BI yang mewajibkan penggunaan GPN untuk kartu kredit pemerintah dan pemerintah daerah sejak Mei 2023. USTR mencatat bahwa perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan ini akan membatasi akses mereka di Indonesia.