Menteri Kesehatan, Harus Ada Perbaikan Serius PPDS di Rumah Sakit untuk Masa Depan Kesehatan
Senin, 21 April 2025 oleh jurnal
Revolusi Sistem Pendidikan Dokter Spesialis: Menkes Soroti Keamanan Pasien
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyuarakan keprihatinannya terhadap sistem pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia. Beliau menyoroti banyaknya masalah yang perlu segera dibenahi, terutama mengenai tugas tambahan yang dibebankan kepada peserta PPDS di luar tanggung jawab mereka.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (21/4), Menkes Budi mengungkapkan bahwa di sejumlah rumah sakit, pendidikan dokter spesialis tidak diawasi langsung oleh konsulen. Kondisi ini berdampak negatif pada kualitas calon dokter spesialis dan koas. Beliau mencontohkan, "Saya mengamati banyak rumah sakit yang membiarkan peserta PPDS melakukan pekerjaan anestesi di ruang bedah. Ini bukan hanya buruk untuk pendidikan, tapi juga sangat berbahaya bagi keselamatan pasien (patient safety)."
Praktik seperti ini harus segera kita perbaiki. Dokter anestesi yang seharusnya bekerja, sementara PPDS mengamati dan belajar.
Menkes Budi menekankan bahwa praktik tersebut terjadi di hampir seluruh rumah sakit pendidikan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan. "Jika PPDS diberi kesempatan praktik langsung (hands on), harus selalu ada dokter anestesi yang mendampingi. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja," tegasnya.
Menanggapi maraknya kasus yang melibatkan PPDS, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen untuk merombak sistem pendidikan kedokteran. Menkes Budi menyatakan, "Kejadian-kejadian ini sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan dampaknya, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat. Perbaikan serius, sistematis, dan konkret sangat dibutuhkan."
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk komite bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. "Saya mengajak seluruh perguruan tinggi dengan fakultas kesehatan, kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan institusi pendidikan klinik untuk bersama-sama membenahi sistem, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat," ujar Brian.
Beberapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan PPDS di Bandung, Garut, Malang, dan Jakarta semakin menguatkan urgensi perbaikan sistem ini. Para pelaku saat ini sedang menjalani proses etik dan hukum.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis dan menjamin keselamatan pasien:
1. Pengawasan Konsulen yang Ketat - Pastikan setiap kegiatan PPDS diawasi langsung oleh dokter konsulen yang berpengalaman. Misalnya, konsulen anestesi harus selalu hadir mendampingi PPDS saat praktik di ruang bedah.
2. Hands-on yang Terarah dan Aman - Berikan kesempatan praktik langsung (hands-on) kepada PPDS dengan panduan dan pengawasan ketat dari konsulen. Jangan biarkan PPDS menangani pasien tanpa supervisi.
3. Penegakan Kode Etik yang Tegas - Terapkan kode etik profesi kedokteran secara konsisten dan tindak tegas setiap pelanggaran. Ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.
4. Evaluasi Berkala - Lakukan evaluasi berkala terhadap program PPDS untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Libatkan masukan dari PPDS, konsulen, dan pasien.
5. Pelaporan yang Transparan - Ciptakan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses bagi PPDS untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan atau pelecehan.
6. Kolaborasi Antar Instansi - Perkuat kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan perguruan tinggi untuk menciptakan sistem pendidikan kedokteran yang lebih baik.
Bagaimana Kementerian Kesehatan akan menjamin pengawasan yang lebih ketat terhadap program PPDS? (Pertanyaan dari Ratna Sari)
(Menkes Budi Gunadi Sadikin) Kami akan meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi untuk memastikan penerapan standar pendidikan yang sesuai dan pengawasan langsung oleh konsulen.
Apa sanksi yang akan diberikan kepada rumah sakit yang melanggar aturan terkait pendidikan PPDS? (Pertanyaan dari Bambang Wijaya)
(Menkes Budi Gunadi Sadikin) Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin sebagai rumah sakit pendidikan.
Bagaimana Kementerian Pendidikan akan memastikan lingkungan pendidikan kedokteran yang aman dan bebas dari kekerasan? (Pertanyaan dari Ani Yulianti)
(Mendikbudristek Nadiem Makarim) Kami akan mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan protokol pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memperkuat sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses.
Apa langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas calon dokter spesialis? (Pertanyaan dari Dedi Supriadi)
(Prof. Zubairi Djoerban, Ahli Penyakit Dalam) Kurikulum PPDS perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan juga sangat penting.
Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan dokter spesialis? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
(Dr. Tirta Mandira Hudhi, Influencer Kesehatan) Masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan masukan dan melaporkan jika menemukan praktik yang tidak sesuai standar atau indikasi kekerasan/pelecehan di rumah sakit pendidikan.
