Ketahui! Profesor FH UI Mendesak Pemerintah Meninjau Legalisasi Kasino, Cara Ampuh Tingkatkan Devisa Negara secara signifikan
Senin, 19 Mei 2025 oleh jurnal
Guru Besar FH UI Usulkan Legalisasi Kasino: Solusi Dongkrak Devisa Negara?
Upaya meningkatkan pendapatan negara terus menjadi perhatian utama pemerintah. Di tengah berbagai opsi yang ada, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana, melontarkan ide kontroversial: melegalkan kasino. Menurutnya, langkah ini patut dikaji lebih dalam sebagai salah satu cara potensial untuk mendongkrak devisa negara.
Hikmahanto menyarankan agar pemerintah belajar dari negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia. Ia mencontohkan UEA, yang meskipun mayoritas penduduknya Muslim, kini tengah membangun kasino besar. Malaysia sendiri telah melegalkan kasino sejak tahun 1969.
"Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, bisa belajar dari UEA dan Malaysia. Keduanya memiliki pengalaman yang bisa menjadi referensi," ujar Hikmahanto di Bekasi, Sabtu (17/5/2025).
Asesmen Mendalam: Kunci Keputusan yang Tepat
Menurut Hikmahanto, pemerintah perlu melakukan asesmen atau penilaian objektif terhadap tiga aspek penting sebelum mengambil keputusan. Pertama, adalah meninjau perputaran uang dalam praktik perjudian. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang pada judi daring yang beroperasi dari Kamboja dan Myanmar sangat fantastis.
"Kedua, kita perlu jujur pada diri sendiri. Mungkinkah masyarakat kita, yang mayoritas beragama Islam, bisa benar-benar lepas dari judi? Faktanya, banyak yang masih terlibat," lanjutnya.
Aspek ketiga adalah penegakan hukum. Pemerintah telah berupaya memberantas korporasi judi daring, namun seringkali terbentur kendala karena korporasi tersebut berbasis di negara yang melegalkan kasino, seperti Kamboja dan Myanmar.
"Jika setelah asesmen mendalam, kita merasa ketiga hal ini sulit diatasi, maka bukan tidak mungkin pemerintah memutuskan untuk membuka kasino, tetapi hanya di kawasan tertentu saja," jelas Hikmahanto.
Belajar dari Negara Tetangga: Kawasan Ekonomi Khusus
Hikmahanto mencontohkan penerapan kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia, dan Singapura. Di Singapura, warga lokal yang ingin berjudi di kasino dikenakan syarat yang ketat.
Ia juga menyinggung sejarah Indonesia di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, di mana aktivitas judi dilegalkan melalui Porkas dan SDSB. "Dulu ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk seperti itu. Sekarang, kita bisa lokalisir saja, dan penggunaan dananya nanti dari pajak yang dihasilkan," katanya.
Hikmahanto menekankan bahwa dana yang dihasilkan dari kasino harus digunakan untuk kepentingan yang tidak bersinggungan dengan hal-hal terkait agama.
Lebih lanjut, Hikmahanto menyarankan agar pemerintah tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan masyarakat, meskipun membuka kasino di kawasan ekonomi khusus. Ia menyoroti kasus-kasus WNI yang bekerja di perusahaan judi daring di Kamboja dan Myanmar, yang kerap mengalami penyiksaan dan kesulitan.
"Selama ini kita mendengar cerita yang menyakitkan. Mereka disiksa, kita tidak punya kendali. Mereka keluar masuk secara ilegal, melakukan perbuatan yang tidak baik. Tiba-tiba kalau disiksa, kita harus membantu mengeluarkan uang. Kan tidak benar juga seperti itu," pungkasnya.
Wacana legalisasi kasino memang menarik untuk diperbincangkan. Tapi, sebelum ikut berpendapat, yuk simak beberapa tips agar kita bisa menyikapinya dengan lebih bijak:
1. Pahami Dulu Isu Secara Mendalam - Jangan cuma dengar sepotong-sepotong. Cari tahu apa saja argumen yang mendukung dan menentang legalisasi kasino. Baca berita dari berbagai sumber, bukan cuma satu.
Misalnya, cari tahu data tentang potensi pendapatan negara dari pajak kasino, serta dampak sosial yang mungkin timbul.
2. Pertimbangkan Aspek Ekonomi - Legalisasi kasino bisa meningkatkan devisa negara. Tapi, bagaimana dengan dampaknya pada sektor lain? Apakah ada potensi industri lokal akan kalah bersaing?
Contohnya, apakah pariwisata lokal akan terpengaruh jika turis lebih memilih ke kasino daripada tempat wisata lainnya?
3. Perhatikan Dampak Sosial dan Budaya - Judi bisa menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan dan kriminalitas. Bagaimana cara meminimalisir dampak negatif ini jika kasino dilegalkan?
Misalnya, perlu ada program edukasi tentang bahaya judi, serta pembatasan akses bagi kelompok rentan.
4. Pelajari Pengalaman Negara Lain - Negara-negara yang sudah melegalkan kasino pasti punya pengalaman yang bisa jadi pelajaran berharga. Apa saja kebijakan yang berhasil dan yang gagal?
Contohnya, bagaimana Singapura mengatur akses warga lokal ke kasino? Atau bagaimana Malaysia mengatasi masalah perjudian ilegal?
5. Pikirkan Soal Penegakan Hukum - Jika kasino dilegalkan, bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukumnya? Apakah aparat siap memberantas praktik ilegal seperti judi daring?
Misalnya, perlu ada kerjasama yang erat antara polisi, PPATK, dan lembaga terkait lainnya untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan lainnya.
6. Jaga Diri Sendiri - Terlepas dari pro dan kontra legalisasi kasino, yang paling penting adalah menjaga diri sendiri dari bahaya perjudian. Jangan sampai kita atau orang terdekat kita terjerumus ke dalamnya.
Ingat, judi bukanlah cara cepat kaya. Lebih baik fokus pada investasi yang aman dan produktif.
Apakah legalisasi kasino benar-benar bisa meningkatkan devisa negara, menurut pendapat Bambang?
Menurut Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, potensi peningkatan devisa negara dari legalisasi kasino memang ada, tetapi perlu dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai manfaat ekonominya lebih kecil dari dampak negatifnya," ujarnya.
Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin melegalkan kasino, seperti yang ditanyakan oleh Citra?
Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar FH UI, menjelaskan bahwa ada tiga hal penting yang harus diasesmen secara objektif: perputaran uang dalam praktik perjudian, kemampuan masyarakat untuk melepaskan diri dari judi, dan penegakan hukum yang efektif. "Jika ketiga hal ini tidak bisa diselesaikan, legalisasi kasino bisa menimbulkan masalah baru," tegasnya.
Bagaimana cara melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian jika kasino dilegalkan, seperti yang dikhawatirkan oleh Dodi?
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perlindungan anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. "Perlu ada pembatasan akses yang ketat, program edukasi yang masif, dan dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami masalah perjudian," kata Retno Listyarti, Komisioner KPAI.
Apakah legalisasi kasino sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, seperti yang dipertanyakan oleh Eka?
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis, menyatakan bahwa perjudian adalah haram dalam Islam. "Legalisasi kasino bertentangan dengan nilai-nilai agama dan bisa merusak moral bangsa. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ini dengan sangat serius," tegasnya.
