Ketahui Pabrik Disegel Ormas di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras Picu Kontroversi Publik
Selasa, 6 Mei 2025 oleh jurnal
Ormas Segel Pabrik di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Turun Tangan
Sebuah video viral menampilkan penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, oleh ormas DPD GRIB Jaya Kalteng. Tindakan ini langsung mendapat respon keras dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan.
Gubernur Agustiar Sabran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ormas yang boleh bertindak di atas hukum. "Ormas harus tunduk pada aturan negara, terutama yang berkaitan dengan investasi daerah. Tidak ada ormas yang posisinya di atas negara," tegasnya di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025). Agustiar memastikan akan menindaklanjuti kasus ini melalui aparat penegak hukum. "Kita negara hukum, bukan negara ormas," tambahnya. Beliau juga menambahkan bahwa pihak kepolisian telah membentuk tim khusus dan sedang menunggu laporan resmi.
"Saya mengimbau semua ormas untuk taat hukum. Apresiasi tetap diberikan kepada ormas yang berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Agustiar.
Kapolda Kalteng Bentuk Tim Khusus
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan juga tak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Kalteng untuk membentuk tim penyelidikan. "Kami akan bertindak tegas namun tetap adil," kata Iwan, menekankan supremasi hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tindakan ormas tersebut menyalahi aturan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Klarifikasi dari GRIB Jaya Kalteng
Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, memberikan klarifikasi. Menurutnya, penyegelan dilakukan untuk membantu warga Barito Timur, Sukarto Bin Parsan, yang menuntut perusahaan besar swasta (PBS) atas wanprestasi. PBS tersebut diklaim belum membayar Rp1,4 miliar sesuai kesepakatan harga karet senilai Rp778 juta. Erko menambahkan bahwa wanprestasi ini telah diputuskan dalam beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Jika PBS tidak memenuhi kewajibannya, DPD GRIB Jaya Kalteng akan mengambil langkah hukum lebih lanjut," tegas Erko.
Sengketa bisnis bisa terjadi kapan saja. Berikut beberapa tips untuk menyelesaikannya secara hukum:
1. Kumpulkan bukti-bukti yang kuat - Simpan semua dokumen, perjanjian, dan komunikasi terkait. Contoh: kontrak, invoice, email, dan rekaman percakapan.
2. Upayakan musyawarah mufakat terlebih dahulu - Cobalah berdiskusi dan mencari solusi bersama. Ini bisa menghemat waktu dan biaya.
3. Konsultasikan dengan pengacara - Dapatkan nasihat hukum dari profesional untuk memahami hak dan kewajiban Anda.
4. Pilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat - Ada beberapa opsi seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Pilih yang paling sesuai dengan kasus Anda.
5. Patuhi putusan hukum - Apapun hasilnya, hormati dan patuhi putusan yang telah ditetapkan.
Apa peran pemerintah dalam menangani aksi ormas yang berlebihan seperti ini? (Ditanyakan oleh Ani)
Pemerintah berperan penting dalam menjaga ketertiban dan supremasi hukum. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan memastikan tidak ada kelompok yang berada di atas hukum. – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam menjaga kondusivitas daerah? (Ditanyakan oleh Budi)
Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan tindakan yang meresahkan kepada pihak berwajib dan ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Apa saja langkah hukum yang bisa ditempuh jika terjadi wanprestasi? (Ditanyakan oleh Citra)
Langkah hukum yang bisa ditempuh antara lain mediasi, arbitrase, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan langkah yang paling tepat. – Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI
Bagaimana cara memastikan ormas bertindak sesuai aturan? (Ditanyakan oleh Dedi)
Perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah dan penegakan hukum yang konsisten terhadap ormas yang melanggar aturan. Selain itu, penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas internal dalam organisasi ormas. – Dr. Sri Nurherwati, Sosiolog
Apa dampak negatif dari tindakan main hakim sendiri oleh ormas? (Ditanyakan oleh Eka)
Tindakan main hakim sendiri dapat merusak tatanan hukum, menciptakan ketidakpastian, dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. – Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, M.M., Pakar Kepolisian
