Ketahui Kala Jokowi Lirik Kursi Ketua Umum PSI, Apa Motifnya Sebenarnya? dengan manuver politiknya
Minggu, 18 Mei 2025 oleh jurnal
Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI? Ini Kata Pengamat!
Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba mencuat sebagai salah satu kandidat potensial Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, Jokowi sendiri mengakui sedang mempertimbangkan peluangnya untuk maju dalam pemilihan ketua umum yang akan datang.
PSI sendiri memang berencana menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru pada Juli 2025 mendatang. Menanggapi kemungkinan dirinya ikut serta, Jokowi memberikan pernyataan yang cukup menarik.
"Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah," ujar Jokowi, memberikan sedikit bocoran terkait rencananya, Rabu (14/5/2025).
Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa ia belum melakukan pendaftaran. Ia juga menambahkan bahwa waktu untuk mendaftar masih cukup panjang, yaitu hingga bulan Juli.
"Belum (mendaftar), kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli," tambahnya.
Lalu, bagaimana jika Jokowi harus bersaing dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI? Jokowi menjawab dengan nada bercanda dan penuh percaya diri.
"Ya enggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," selorohnya.
Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap sistem pemilihan ketua umum PSI yang rencananya akan menggunakan metode *one man one vote* melalui *e-voting*.
"Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai *e-voting*, *one man one vote*, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," ungkapnya.
"Ya bagus, saya kira ini memang apa era digital ini kalau misalnya apa pemilihan ketua dengan *e-voting* melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," pungkas Jokowi, memberikan pujian terhadap inovasi PSI.
Kata Pakar Politik Undip: Ada Risiko Politik Bagi Jokowi dan PSI
Menanggapi potensi Jokowi menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa langkah ini memiliki risiko politik bagi kedua belah pihak.
"Hubungan historis antara PSI dengan Pak Jokowi kan faktanya ada. PSI ini konon kan memang sejak awal dibuat untuk menopang kekuasaan Pak Jokowi," tutur NHS, sapaan akrabnya, saat dihubungi *detikJateng*, Jumat (16/5/2025).
NHS menjelaskan bahwa pendiri PSI, termasuk Jeffrie Geovanie, pernah secara terbuka menyatakan bahwa partai ini lahir untuk mendukung Jokowi, terutama saat menghadapi oposisi keras di periode pertama pemerintahannya.
"Kendati pun awalnya, partai itu hanya untuk menembak kepemimpinan Anies di Gubernur DKI Jakarta, tapi sekarang sudah lebih luas dan hampir masuk Senayan," ujarnya.
Kedekatan personal juga menjadi faktor penting. NHS menyoroti bahwa Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi berpotensi mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Selain itu, Jokowi juga beberapa kali terlihat hadir dalam acara internal partai, bahkan menyebut PSI sebagai partai yang 'paling dekat secara ideologis'.
"Visi dan misinya (PSI) sesuai dengan apa yang dipegang, dimiliki oleh Pak Jokowi. PSI juga kan mungkin karena anaknya ada di situ sehingga pilihannya ke situ," tuturnya.
Namun, NHS mengingatkan bahwa ketergantungan PSI pada figur Jokowi dapat menjadi pedang bermata dua. Hal ini dapat mempengaruhi Pemilu 2029 dan nasib PSI di masa depan. Terlebih lagi, Jokowi saat ini tengah menghadapi berbagai isu, termasuk isu ijazah palsu yang terus memanas.
"Tampaknya akan sulit, karena *captive market* pengagum Pak Jokowi kan *stuck*, jauh lebih berkurang. Jadi partai ini harus bekerja keras untuk tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai Jokowi," tegasnya.
NHS juga menilai bahwa kekuatan politik Jokowi tidak sebesar sebelumnya. Ia melihat adanya tiga arus resistensi terhadap Jokowi: kelompok oposisi aktif, simpatisan kekuasaan yang tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', dan warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.
"Ketiga arus yang netral itu nggak suka dengan cara Jokowi berakrobat secara politik. Misal orang datang ke dia di Solo, dalam faktanya itu janggal dalam tradisi politik Indonesia, seorang mantan presiden berakrobat semacam itu," kata NHS.
"Tiga arus ini nggak suka kalau Jokowi tidak seperti mantan presiden-wakil presiden sebelumnya, yang duduk, tenang, manis," lanjutnya.
NHS menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak untuk tetap aktif secara politik. Namun, ia menyarankan agar Jokowi lebih fokus pada isu-isu seperti pendidikan, kesenian, dan lain-lain, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih positif bagi bangsa.
"Kalau mau aktif di parpol nggak salah. Tetapi akan jauh lebih strategis misal mengembangkan kebudayaan, pendidikan, memberi cara di yayasan yang dia kelola supaya anak miskin punya kesempatan menerima beasiswa. Itu pilihan yang jauh lebih baik," tutupnya.
Memahami dinamika politik di Indonesia itu penting, apalagi saat tokoh-tokoh besar seperti Pak Jokowi dikaitkan dengan berbagai isu. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu:
1. Ikuti Berita dari Sumber Terpercaya - Pastikan kamu mendapatkan informasi dari media yang kredibel dan terverifikasi. Jangan mudah percaya dengan berita yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Contohnya, bandingkan informasi dari beberapa media besar seperti Kompas, Tempo, dan Detik.
Ini membantu kamu mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan menghindari disinformasi.
2. Ketahui Latar Belakang Tokoh Politik - Memahami rekam jejak dan ideologi seorang tokoh politik bisa membantu kamu menilai pernyataan dan tindakannya dengan lebih objektif. Misalnya, cari tahu lebih dalam tentang pandangan Jokowi terhadap isu-isu tertentu sebelum menilai keterlibatannya dengan PSI.
Dengan mengetahui latar belakang mereka, kamu bisa lebih memahami motivasi dan tujuan mereka dalam berpolitik.
3. Analisis Opini Para Ahli - Dengarkan pendapat dari para pengamat politik, akademisi, dan pakar lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Seperti yang dilakukan dalam artikel ini dengan mewawancarai Pakar Politik Undip, Nur Hidayat Sardini.
Opini mereka bisa memberikan wawasan tambahan dan membantu kamu memahami kompleksitas isu politik yang sedang berkembang.
4. Jangan Terpaku pada Satu Sudut Pandang - Cobalah untuk melihat isu dari berbagai sudut pandang, termasuk yang berbeda dengan keyakinanmu. Ini akan membantu kamu mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang dan menghindari bias.
Misalnya, coba pahami mengapa ada pihak yang mendukung Jokowi aktif di politik dan mengapa ada yang tidak. Dengan begitu, kamu bisa membuat penilaian yang lebih bijaksana.
Apakah benar Jokowi akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI, menurut pendapat Dewi?
Menurut pengamat politik, Dr. Arya Fernandes, "Kemungkinan Jokowi mencalonkan diri memang ada, mengingat kedekatan ideologis dan personal dengan PSI. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk risiko politik yang mungkin timbul."
Bagaimana sistem pemilihan Ketua Umum PSI yang baru, menurut penjelasan Budi?
Menurut Sekjen PSI, Dea Tunggaesti, "PSI akan menggunakan sistem *e-voting* dengan prinsip *one man one vote*. Ini berarti seluruh anggota PSI di seluruh Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih ketua umum. Sistem ini diharapkan lebih transparan dan demokratis."
Apa saja risiko politik jika Jokowi menjadi Ketua Umum PSI, menurut pandangan Siti?
Menurut Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali, "Risiko politiknya cukup signifikan. PSI bisa terlalu bergantung pada figur Jokowi, yang bisa jadi masalah jika popularitas Jokowi menurun. Selain itu, isu-isu yang melibatkan Jokowi juga bisa berdampak negatif pada PSI."
Bagaimana tanggapan Kaesang Pangarep jika ayahnya mencalonkan diri, menurut perkiraan Anton?
Menurut pengamat politik muda, Kennedy Muslim, "Sebagai seorang profesional, Kaesang tentu akan menyambut baik jika ayahnya berminat maju. Namun, ia juga akan bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat. Ini adalah bagian dari proses demokrasi di PSI."
Apakah keterlibatan Jokowi di PSI akan mempengaruhi Pemilu 2029, menurut pendapat Rina?
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, "Keterlibatan Jokowi bisa memberikan dampak signifikan, terutama jika ia mampu mengkonsolidasikan dukungan dari basis pemilihnya. Namun, efeknya juga tergantung pada isu-isu yang berkembang menjelang Pemilu 2029 dan bagaimana PSI mampu meresponsnya."
Apa saran terbaik bagi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, menurut usulan Herman?
Menurut Guru Besar Ilmu Politik UI, Prof. Dr. Valina Singka Subekti, "Jokowi sebaiknya berperan sebagai negarawan yang fokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan akan lebih dihargai dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat."
