Inilah Terungkap, Penyaluran Makan Bergizi Gratis yang Sudah Berjalan 4 Bulan Belum Libatkan BPOM perhatikan aspek keamanan pangan

Kamis, 8 Mei 2025 oleh jurnal

Jalan Empat Bulan, Program Makan Bergizi Gratis Belum Libatkan BPOM Secara Penuh

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah sejak awal tahun ini, ternyata belum sepenuhnya menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal standardisasi dan pengawasan mutu pangan. Hal ini menjadi perhatian serius dari Komisi IX DPR RI.

Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (6/5), Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya keterlibatan BPOM sejak awal program ini digulirkan. Menurutnya, keterlibatan BPOM seharusnya tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.

"Kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM itu seharusnya dilakukan sejak awal program berjalan. Standardisasi, sertifikasi mutu, dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan sebelum program ini dijalankan," tegas Netty.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan optimal. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan kualitas dan keamanan pangan.

"Program ini masih baru, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan implementasi kerja sama secara menyeluruh. Kami sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang akan memantau dan memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan adalah Badan POM," jelas Dadan.

Sambil menunggu peran formal BPOM, BGN telah menggandeng Dinas Kesehatan setempat di berbagai daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG di lapangan.

"Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pengecekan, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Bahan baku biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau pestisida," tambahnya.

Dadan juga menyebutkan adanya inisiatif dari beberapa daerah yang lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan. "Contohnya di Bojonegoro, Dinas Kesehatannya secara inisiatif mengadakan pelatihan," katanya.

Ke depannya, setelah Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG disahkan, koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan BPOM, diharapkan akan berjalan lebih sistematis.

"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan Inpresnya selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.

Program MBG saat ini telah menjangkau ratusan wilayah dan jutaan penerima manfaat. Namun, belakangan ini muncul sorotan terkait laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah. Hal ini semakin mempertegas pentingnya pengawasan mutu pangan sejak awal distribusi program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini.