Inilah RUU ASN, Benarkah untuk Kepentingan Rakyat? Masa Depan Negara

Kamis, 15 Mei 2025 oleh jurnal

RUU ASN: Untuk Siapa Sebenarnya?

“Bos-bos di kantor kami itu dipilih partai, Mas. Ya, wajar dong kalau kami ikut 'bermain' di Pilkada,” celetuk seorang ASN sambil menyeruput kopi di sebuah kafe sederhana di Sumatra Utara. Pengakuan ini, meski terdengar blak-blakan, sebenarnya mencerminkan realitas yang sering kita temui dalam birokrasi kita.

Bukannya menjadi pilar netralitas, tak sedikit ASN yang justru terlibat dalam strategi politik, khususnya saat pemilu dan pilkada. Mereka bukan sekadar korban, tapi seringkali memilih untuk menjadi pemain aktif, dengan segala risiko yang menyertainya.

Maka, ketika wacana revisi Undang-Undang ASN (UU ASN) mulai bergulir, kecurigaan pun muncul. Apakah revisi ini benar-benar bertujuan untuk memperkuat reformasi birokrasi, atau justru menjadi celah bagi elite politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan menjelang Pemilu 2029?

Dua Kubu, Dua Pandangan

Draf revisi UU ASN yang disusun oleh Badan Keahlian DPR (BKD) per 5 Mei 2025, memberikan pemerintah pusat kewenangan yang lebih besar dalam memutasi ASN, termasuk mereka yang menduduki jabatan-jabatan strategis di kementerian maupun di daerah. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah perubahan pada Pasal 29 ayat (2), yang memperluas kewenangan pusat dalam urusan perpindahan dan penempatan ASN (Kompas, 12/05).

Perdebatan pun tak terhindarkan. Di satu sisi, ada kelompok yang menolak revisi ini karena khawatir akan membuka kembali pintu politisasi birokrasi, seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. Mereka khawatir, kewenangan pusat yang terlalu besar akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Di sisi lain, ada pula yang melihat revisi ini sebagai peluang untuk melindungi ASN dari tekanan politik kepala daerah petahana, serta membuka jalan bagi pengembangan karier yang berbasis pada kompetensi. Mereka berpendapat, sentralisasi mutasi dapat meminimalisir praktik balas dendam politik yang sering terjadi pasca-pilkada.

Pengalaman mendampingi Pilkada 2024 kemarin memberikan dua gambaran yang cukup jelas. Pertama, betapa rentannya ASN terseret dalam pusaran politik, seolah netralitas hanyalah sebuah formalitas belaka. Kedua, mereka seringkali merasa tidak memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya.

Idealnya, birokrat profesional harus berdiri di atas semua kepentingan. Namun, kenyataannya, partai politik seringkali lebih dominan dalam menentukan arah birokrasi daripada birokrat itu sendiri. Pola ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di Buton, Samosir, Situbondo, dan kabupaten-kabupaten lainnya.

Ketidaknetralan ASN tidak selalu berarti dukungan terhadap petahana. Seringkali, mereka terbagi ke dalam kubu-kubu yang saling berseberangan. Namun, petahana seringkali diuntungkan karena dapat memanfaatkan birokrasi dan sumber daya yang melekat padanya.

Contohnya, hasil survei PRC (Politika Research & Consulting) pada Pilkada Jember November 2024 menunjukkan bahwa 44,4% ASN mendukung petahana Hendi-Balya, sementara hanya 30,2% yang mendukung kompetitornya, Fawaid-Joko. Hal serupa juga terjadi di Samosir, di mana petahana Vandiko-Ariston unggul dengan 46,9%, jauh meninggalkan lawannya yang hanya memperoleh 19,8%.

ASN seringkali terjebak dalam kekuasaan pihak yang sedang berkuasa. Tragisnya, mereka terkadang salah dalam membaca peta kekuatan, salah perhitungan, dan salah dalam berinvestasi loyalitas. Akibatnya, bukan hanya mereka sendiri yang rugi, tetapi juga kredibilitas birokrasi secara keseluruhan.

Mencari Jalan Tengah

Kasus Pilkada Situbondo tahun 2020 menjadi contoh nyata bagaimana ASN tidak hanya terseret dalam politik dukung-mendukung, tetapi juga menjadi korban pasca-pilihan. Pak Marwito, seorang guru senior, dimutasi ke wilayah pegunungan terpencil karena dianggap tidak mendukung bupati terpilih. Ini adalah contoh klasik dari balas dendam politik.

Jika revisi UU ASN memang menyentuh soal mutasi dan promosi, maka niat baik ini harus dijalankan dengan semangat profesionalisme, bukan sebagai alat kontrol baru dari pemerintah pusat. Sentralisasi mutasi hanya relevan jika digunakan untuk memutus mata rantai balas dendam kepala daerah terhadap ASN, seperti yang terjadi di Situbondo.

Namun, saya juga tidak sepenuhnya sejalan dengan usulan untuk menghidupkan kembali KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Pengalaman menunjukkan bahwa KASN tidak cukup kuat dalam menghadang politisasi birokrasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, KASN justru ikut terseret dalam tarik-menarik kepentingan elite.

Yang kita butuhkan bukan hanya lembaga pengawas, tetapi sistem checks and balances yang benar-benar berfungsi.

Akhiri Drama Netralitas

Lebih dari itu, kita perlu mulai membayangkan birokrasi sebagai kekuatan yang otonom. Bukan sebagai kaki tangan partai, bukan sebagai korban politik, melainkan sebagai aktor profesional yang mendistribusikan pelayanan berdasarkan kebutuhan warga, bukan loyalitas politik kepada penguasa.

Jika komitmen ini sulit ditegakkan, mungkin sudah saatnya kita berhenti berpura-pura. Sekalian saja ubah pasal netralitas ASN. Izinkan ASN terlibat dalam politik secara terbuka, asalkan transparan dan akuntabel. Dengan begitu, kita tidak lagi hidup dalam kepura-puraan bahwa ASN itu steril dari politik, padahal kenyataannya tidak demikian.

Selama ini, yang kita saksikan adalah ASN yang bermain politik secara diam-diam, main mata, bisik-bisik, dan membangun loyalitas yang terselubung. Larangan berpolitik tidak membuat mereka bersih, justru membuatnya sulit diawasi. Akhirnya, aturan yang ada hanya menjadi hipokrisi dan transaksi.

Keterbukaan bisa menjadi solusi. Biarkan ASN ikut politik, asalkan tunduk pada aturan, wajib mundur dari jabatan, tidak menggunakan fasilitas negara, dan patuh pada etika publik. Setidaknya, kita tahu siapa berpihak ke siapa, dan itu bisa menjadi awal untuk membangun sistem yang lebih jujur.

Ujung pena kini berada di tangan pemerintah dan DPR. Apakah revisi UU ASN akan melindungi ASN dari kesewenang-wenangan kuasa lokal? Atau justru membuka jalan baru bagi pusat untuk mengendalikan birokrasi? Mencari kejujuran dalam politik memang seperti mencari es cincau di tengah malam, tapi kita harus tetap berusaha.

Satu hal yang pasti, jika kita terus memaksa birokrasi untuk netral dalam situasi politik yang tidak netral, kita hanya akan mengulang lingkaran yang sama: ASN tetap bermain politik, meskipun secara diam-diam, dengan risiko yang jauh lebih besar.

Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang berpura-pura steril dari politik, tetapi demokrasi yang berani mengatur keterlibatan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Nurul Fatta. Konsultan Politik di Politika Research & Consulting (PRC).