Inilah Raksasa Data Center Indonesia Beroperasi Juni 2025, Dampaknya Bagi Masyarakat dan Ekonomi Indonesia yang Perlu Anda Ketahui
Senin, 5 Mei 2025 oleh jurnal
Raksasa Data Center Indonesia Siap Mengudara Juni 2025: Apa Dampaknya bagi Kita?
Setelah beberapa kali penundaan, Pusat Data Nasional I (PDN I) akhirnya akan diuji coba pada Juni 2025. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam keterangan resminya, menegaskan bahwa serah terima akan dilakukan pada Maret 2025, dilanjutkan dengan asesmen keamanan dan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"PDN merupakan fondasi krusial dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami berkolaborasi dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Menkomdigi.
Proyek PDN ini termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional, dengan fokus utama meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos digital. Selain PDN I di Cikarang, Jawa Barat, pemerintah juga merencanakan pembangunan PDN 2 dan 3 dengan skema co-sharing untuk mempercepat prosesnya.
Namun, isu cadangan operasional menjadi perhatian. "Saat ini, opsi cadangan masih bergantung pada PDN Sementara (PDNS), tetapi anggarannya belum tersedia. Tanpa anggaran, sistem berisiko beroperasi tanpa cadangan, dan ini bukanlah kondisi ideal," ungkap Menkomdigi.
Pembangunan PDN I yang dimulai pada 2022, didanai oleh pemerintah Perancis sebesar 85% dan sisanya dari APBN, dengan total mencapai 164 juta euro. Pusat data ini dibangun di atas lahan hampir 5 hektar dengan luas bangunan hampir 16 ribu meter persegi, berkapasitas 25 ribu cores, penyimpanan 40 pentabyte, dan daya listrik 20 megawatt.
Aris Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, menjelaskan bahwa PDN I dibangun dengan konsep paralel, mulai dari desain hingga instalasi. "Artinya, saat proses desain dibagi dalam beberapa tahapan, begitu satu tahap disetujui, proses lain akan berjalan bersamaan. Pembangunannya pun paralel," jelasnya.
PDN I akan menyimpan data instansi pemerintah, kementerian, dan lembaga. Infrastrukturnya juga dirancang untuk memiliki fasilitas manajemen dan pengolahan big data. "Data ibarat minyak baru, dan kami berharap dengan adanya data dari pusat dan daerah di sini, sinkronisasi antar layanan akan lebih mudah," tambah Aris.
Bayang-bayang Kasus Korupsi
Di tengah pembangunan PDN I, PDNS 2 mengalami serangan ransomware oleh hacker bernama Brain Chipher. Data yang tersimpan di PDNS 2 sempat disandera, menyebabkan beberapa layanan publik lumpuh.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terkait dugaan korupsi tersebut. Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 2020, ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Diduga terjadi pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dan PT Aplikanusa Lintasarta (AL) senilai Rp 60.378.450.000.
Praktik ini diduga berlangsung selama lima tahun. Kejaksaan telah menggeledah beberapa lokasi di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan, menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil, uang, dokumen, bangunan, dan barang elektronik.
Berikut beberapa tips untuk lebih memahami tentang data center pemerintah:
1. Cari Tahu Tentang PDN - Pelajari lebih lanjut tentang Pusat Data Nasional (PDN) melalui website resmi Kominfo. Di sana, Anda bisa menemukan informasi detail tentang tujuan, fungsi, dan manfaat PDN bagi masyarakat.
2. Pahami Keamanan Data - Ketahui bagaimana pemerintah menjaga keamanan data di PDN. Cari informasi tentang langkah-langkah keamanan siber yang diterapkan untuk melindungi data dari serangan dan kebocoran.
3. Ikuti Perkembangan Berita - Pantau berita terkini tentang perkembangan PDN dan isu-isu terkait, seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data. Dengan mengikuti perkembangannya, Anda bisa lebih memahami dampak PDN bagi masyarakat.
4. Berikan Masukan - Sampaikan masukan dan saran Anda kepada pemerintah terkait pengelolaan PDN. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan PDN dikelola secara efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Contohnya, Anda bisa memberikan masukan melalui platform Lapor! atau media sosial Kominfo.
Apa manfaat utama PDN bagi masyarakat? (Ditanyakan oleh Ani)
"PDN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, misalnya dalam penyaluran bantuan sosial. Data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam memverifikasi data penerima bantuan, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran." - Rudiantara, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Bagaimana keamanan data di PDN dijamin? (Ditanyakan oleh Budi)
"BSSN bertanggung jawab atas keamanan siber PDN. Berbagai langkah keamanan, termasuk sistem perlindungan data berlapis dan audit keamanan rutin, diterapkan untuk mencegah serangan siber dan kebocoran data." - Hinsa Siburian, Kepala BSSN.
Kapan PDN I akan beroperasi penuh? (Ditanyakan oleh Citra)
"Setelah melalui tahap uji coba pada Juni 2025, PDN I ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun 2025. Kami optimis target ini dapat tercapai." - Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Informatika.
Bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan PDN? (Ditanyakan oleh Dedi)
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan PDN. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait PDN melalui website Kominfo dan memberikan masukan melalui kanal-kanal yang tersedia." - Johnny G. Plate, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Apa dampak kasus korupsi PDNS terhadap pembangunan PDN? (Ditanyakan oleh Eka)
"Kasus korupsi PDNS menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam pengelolaan proyek strategis. Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan PDN." - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.
Bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan PDN ke depannya? (Ditanyakan oleh Fajar)
"Keberlanjutan PDN dijamin melalui alokasi anggaran yang memadai dan kerjasama lintas kementerian/lembaga. Kami juga terus mengembangkan kapasitas SDM untuk mengelola PDN secara profesional." - Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
