Inilah Heboh! Siswa Dianiaya? KPAI Temukan Ancaman Guru BK, Tidak Naik Kelas Jika Menolak Ikut Barak Militer, tindakan ini sangat disayangkan sekali.
Sabtu, 17 Mei 2025 oleh jurnal
KPAI Temukan: Siswa Terancam Tidak Naik Kelas Jika Menolak Ikut Program Ala Militer
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru-baru ini mengungkap temuan yang cukup mengkhawatirkan terkait program pelatihan yang melibatkan siswa di Jawa Barat. Menurut KPAI, beberapa siswa yang enggan mengikuti program semacam barak militer ini, justru mendapat ancaman dari guru Bimbingan Konseling (BK) berupa tidak dinaikkan kelas.
Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menyampaikan hal ini setelah timnya melakukan kunjungan ke lokasi pelatihan di Purwakarta dan Lembang. Program ini sendiri merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat.
"Saat kami berdialog dengan anak-anak di Purwakarta dan Lembang, terungkap adanya ancaman bahwa siswa yang menolak ikut program ini bisa tidak naik kelas," ujar Jastra dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/5/2025).
Selain itu, KPAI juga menemukan fakta bahwa di tiga sekolah di Purwakarta, tidak ada guru BK sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar rekomendasi siswa-siswa tersebut untuk mengikuti program di barak militer.
"Kami mempertanyakan, siapa yang memberikan rekomendasi ini? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kita bisa merekomendasikan psikolog profesional yang kompeten," tegas Jastra.
Kurangnya bimbingan konseling, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, diketahui menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan perilaku pada anak-anak. Jastra menambahkan, hasil diskusi dengan dinas terkait menunjukkan bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling untuk anak-anak tidak berjalan optimal.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menambahkan bahwa pihaknya khawatir program ini berpotensi melanggar hak-hak anak. Tanpa adanya asesmen yang jelas dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim ke barak militer, potensi pelanggaran tersebut semakin besar.
"Kami berharap tidak terjadi pelanggaran hak anak. Namun, potensi ke arah sana sangat besar, terutama karena tidak adanya referensi asesmen yang jelas dari psikolog," kata Ai.
Lebih lanjut, sekitar 6,7% anak-anak yang mengikuti program tersebut bahkan tidak mengetahui alasan mengapa mereka dikirim ke sana. "Ada sekitar 6,7% anak yang mengaku tidak tahu mengapa mereka berada di sana. Ini menunjukkan adanya aspek yang perlu diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi pelanggaran hak anak," pungkas Ai.
Penting bagi kita semua untuk memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berikut beberapa tips yang bisa kita terapkan:
1. Bangun Komunikasi yang Terbuka - Luangkan waktu untuk berbicara dengan anak Anda, dengarkan keluh kesahnya, dan berikan dukungan. Misalnya, saat anak pulang sekolah, tanyakan bagaimana harinya dan apa saja yang ia pelajari.
Komunikasi yang baik adalah fondasi hubungan yang kuat.
2. Berikan Bimbingan, Bukan Paksaan - Alih-alih memaksakan kehendak, cobalah membimbing anak untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, jika anak ingin memilih kegiatan ekstrakurikuler, diskusikan bersama manfaat dan konsekuensinya, lalu biarkan ia memilih sesuai minatnya.
Ingat, anak perlu belajar bertanggung jawab atas pilihannya.
3. Fasilitasi Minat dan Bakat Anak - Dukung anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Misalnya, jika anak suka menggambar, berikan ia peralatan menggambar dan ikutsertakan dalam kelas seni.
Dengan begitu, anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar.
4. Libatkan Psikolog atau Konselor Jika Diperlukan - Jika Anda merasa kesulitan mengatasi masalah perilaku anak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Mereka dapat memberikan saran dan solusi yang tepat. Misalnya, jika anak sering mengalami kecemasan, psikolog dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya dan memberikan strategi untuk mengatasinya.
Mencari bantuan profesional bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk kepedulian terhadap anak.
Mengapa KPAI menyoroti program pelatihan ala militer ini, ya, menurut Bapak Bambang?
Menurut Bapak Arief Rachman, seorang pakar pendidikan, "KPAI menyoroti hal ini karena adanya potensi pelanggaran hak anak. Program semacam ini harus dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tidak menimbulkan trauma atau tekanan psikologis pada anak."
Apa dampak jika siswa diancam tidak naik kelas, menurut Ibu Sinta?
Menurut Ibu Retno Listyarti, seorang pemerhati pendidikan, "Ancaman tidak naik kelas dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada siswa. Hal ini juga dapat merusak motivasi belajar dan kepercayaan diri mereka. Seharusnya, sekolah memberikan dukungan dan bimbingan, bukan ancaman."
Bagaimana seharusnya pemilihan siswa untuk program pelatihan semacam ini, menurut Mas Budi?
Menurut Kak Seto Mulyadi, seorang psikolog anak, "Pemilihan siswa harus didasarkan pada asesmen psikologis yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak. Orang tua juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan."
Apa yang bisa dilakukan orang tua jika anak mereka dipaksa mengikuti program seperti ini, menurut Mbak Ani?
Menurut Ibu Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Anak, "Orang tua berhak menolak jika anak mereka dipaksa mengikuti program yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Orang tua dapat melaporkan hal ini kepada pihak sekolah, dinas pendidikan, atau KPAI."
Mengapa guru BK begitu penting di sekolah, menurut Pak Joko?
Menurut Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Guru BK memegang peranan penting dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Mereka membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Keberadaan guru BK sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif."
Apa yang harus dilakukan jika anak mengaku tidak tahu mengapa ia dikirim ke program tersebut, menurut Dik Dimas?
Menurut Ibu Ai Maryati Solihah, Ketua KPAI, "Jika anak tidak tahu alasan mengapa ia dikirim ke program tersebut, ini adalah indikasi adanya potensi pelanggaran hak anak. Pihak penyelenggara program harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada anak dan orang tua mengenai tujuan dan manfaat program tersebut."
