Inilah Dampak Pembatasan Gratis Ongkir, Daya Beli Online Terancam Turun lebih dalam lagi

Senin, 19 Mei 2025 oleh jurnal

Kebijakan Pembatasan Gratis Ongkir: Akankah Pengaruhi Kebiasaan Belanja Online Kita?

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan fitur gratis ongkos kirim (ongkir) pada platform belanja online. Kebijakan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari kalangan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun turut angkat bicara mengenai potensi dampak dari kebijakan ini.

Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, menyampaikan kekhawatiran bahwa pembatasan gratis ongkir dapat menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja online. "YLKI khawatir kebijakan ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Perlu ada pendekatan dan sosialisasi yang baik agar konsumen memahami alasan di balik kebijakan ini, sehingga daya beli tetap terjaga," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Lebih lanjut, YLKI menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi operasional marketplace. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada harga, tetapi juga pada ketersediaan dan pemerataan layanan ekspedisi. "Pemerintah perlu memastikan bahwa konsumen memiliki beragam pilihan jasa ekspedisi, tidak hanya terbatas pada beberapa opsi saja," tambah Rio.

Selain itu, YLKI juga menyoroti masalah klasik yang sering dihadapi konsumen, yaitu terkait kualitas layanan ekspedisi. Keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, serta proses klaim yang rumit masih menjadi keluhan utama. "Pembatasan gratis ongkir ini belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi konsumen terkait jasa ekspedisi. Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan proses klaim yang adil dan transparan," tegas Rio.

YLKI juga mengkritisi aturan terkait penggantian barang hilang yang hanya sebesar 10 kali lipat dari biaya pengiriman. Menurut YLKI, hal ini tidak sebanding dengan nilai barang yang hilang dan perlu direvisi. "Pemerintah seharusnya menuntaskan masalah ini melalui perubahan regulasi yang lebih berpihak pada konsumen," kata Rio.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk konsumen. "Perlu ada kejelasan mengenai kriteria produk dan ekspedisi yang terkena dampak kebijakan ini. Selain itu, uji coba, evaluasi, dan pengawasan yang ketat juga sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan ini," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membatasi fitur gratis ongkir hanya selama 3 hari dalam sebulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Menurut Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, pembatasan ini diberlakukan untuk produk yang dijual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) atau potongan harga yang menyebabkan tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan.

Namun, Gunawan menambahkan bahwa pembatasan 3 hari ini dapat diperpanjang jika e-commerce mengajukan permohonan dan dievaluasi oleh Komdigi. "Iya, dibatasi. Tapi subjek itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan, tapi mereka meminta perpanjangan, itu bisa. Nah, nanti kami evaluasi," jelas Gunawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Pasal 41 dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman. Perhitungan tarif didasarkan pada biaya produksi atau operasional ditambah margin keuntungan. Biaya produksi atau operasional mencakup biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pihak lain.