AS Soroti QRIS & GPN dalam Negosiasi Dagang, Ini Alasannya yang Perlu Anda Ketahui!
Senin, 21 April 2025 oleh jurnal
AS Soroti QRIS & GPN dalam Negosiasi Dagang, Apa Maksudnya?
Sistem pembayaran Indonesia, seperti QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), kembali menjadi sorotan dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggapi masukan dari AS.
“Kami telah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait sistem pembayaran yang dipertanyakan oleh pihak Amerika,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring.
Meskipun detailnya belum dibeberkan, isu ini mengingatkan kita pada lobi yang dilakukan dua perusahaan kartu AS, Mastercard dan Visa, pada tahun 2019. Saat itu, mereka mendesak pemerintah dan BI untuk melonggarkan aturan kewajiban penggunaan GPN. BI bergeming, menegaskan pentingnya GPN bagi kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Reuters sempat melaporkan bahwa Indonesia diisukan akan menghapus kewajiban perusahaan switching lokal, membuka peluang bagi Mastercard dan Visa untuk memproses transaksi tanpa mitra lokal. Hal ini dianggap sebagai hasil lobi pemerintah AS. Email antara pejabat AS dan eksekutif kedua perusahaan kartu, yang diperoleh Reuters melalui aturan Kebebasan Informasi AS, mengungkapkan lobi serupa juga dilakukan di negara lain seperti India, Vietnam, dan beberapa negara di Afrika.
Aturan GPN mewajibkan pemrosesan transaksi domestik melalui perusahaan switching lokal. Hal ini membuat Visa dan Mastercard harus bermitra dengan perusahaan lokal, berbeda dengan sebelumnya di mana mereka bisa memproses transaksi langsung di Singapura. Diperkirakan, aturan ini berdampak pada pendapatan kedua perusahaan tersebut, terutama dari fee transaksi kartu kredit di Indonesia yang cukup signifikan.
Isu GPN ini diduga terkait dengan upaya Indonesia untuk mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS. Fasilitas pemberian tarif bea masuk rendah untuk produk ekspor Indonesia ke AS ini ditangguhkan sejak 2022.
Berikut beberapa tips untuk memahami lebih lanjut tentang negosiasi dagang antara AS dan Indonesia:
1. Ikuti perkembangan berita. - Pantau berita dari sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang negosiasi dagang ini. Misalnya, ikuti perkembangan berita di CNBC Indonesia, Reuters, dan Bloomberg.
2. Pahami isu GPN dan QRIS. - Pelajari lebih lanjut tentang sistem pembayaran GPN dan QRIS, termasuk manfaat dan tantangannya. Cari informasi dari situs resmi Bank Indonesia.
3. Cermati dampak GSP. - Pahami pentingnya fasilitas GSP bagi perekonomian Indonesia dan bagaimana penangguhannya dapat berpengaruh. Anda bisa mencari informasi di situs Kementerian Perdagangan.
4. Analisis dari berbagai sudut pandang. - Jangan hanya melihat dari satu sisi. Coba pahami perspektif Indonesia dan AS dalam negosiasi ini. Baca analisis dari berbagai pakar ekonomi dan hubungan internasional.
Apa dampak penangguhan GSP bagi eksportir Indonesia, Bu Sri Mulyani?
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan) Penangguhan GSP tentu meningkatkan biaya ekspor produk Indonesia ke AS, sehingga mengurangi daya saing. Pemerintah terus berupaya agar fasilitas ini dapat dipulihkan kembali.
Bagaimana QRIS dapat mendukung perekonomian digital Indonesia, Pak Perry Warjiyo?
(Perry Warjiyo, Gubernur BI) QRIS memudahkan transaksi digital, mendorong inklusi keuangan, dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia.
Apa alasan AS menyoroti GPN, Pak Airlangga?
(Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian) Kami masih berdiskusi dengan pihak AS untuk memahami keprihatinan mereka terkait GPN.
Apa manfaat GPN bagi konsumen, Pak Budi?
(Budi, seorang pengamat ekonomi) GPN menciptakan efisiensi transaksi, meningkatkan keamanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan nasional dengan permintaan AS, Ibu Retno?
(Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri) Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional sambil menjaga hubungan baik dengan AS. Negosiasi dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Apa saja tantangan implementasi GPN, Pak Joko?
(Joko, seorang pakar teknologi finansial) Tantangannya antara lain memastikan interoperabilitas antar platform, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menjaga keamanan sistem.
