Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Mengungkap Fakta Tersembunyi
Minggu, 4 Mei 2025 oleh jurnal
Aroma Politik Batalnya Mutasi TNI: Bayang-Bayang Matahari Kembar?
Publik kembali mempertanyakan netralitas TNI setelah pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi, khususnya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wapres Try Sutrisno. Kunto sebelumnya dijadwalkan berpindah dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Pembatalan ini memicu spekulasi, terutama karena dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang diduga berperan besar dalam keputusan tersebut.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan surat keputusan mutasi ratusan perwira tinggi. Namun, sehari kemudian, keputusan tersebut direvisi. Tujuh nama, termasuk Kunto, menghilang dari daftar mutasi baru. Situasi ini menguatkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di internal TNI.
Isu "matahari kembar" yang pernah muncul saat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo kembali mencuat. Banyak yang menduga pembatalan mutasi ini merupakan bukti intervensi politik dalam militer, dan Prabowo dianggap tengah menunjukkan kuasanya sebagai Presiden.
Klarifikasi TNI
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah adanya tekanan politik. Ia menegaskan ralat mutasi murni didasarkan pada kebutuhan organisasi dan telah melalui mekanisme Wanjakti. Kristomei juga menepis keterkaitan pembatalan mutasi dengan desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang salah satu tokohnya adalah ayah Letjen Kunto.
"Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Ini murni profesionalitas dan proporsionalitas, sesuai kebutuhan organisasi saat ini,” tegas Kristomei.
Prabowo: Presiden Sesungguhnya?
Meskipun TNI membantah, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden yang sebenarnya. Ia menduga Prabowo ingin Kunto tetap di posisinya. "Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut," ujar Jamiluddin.
Kedekatan waktu antara mutasi Kunto dan deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran (putra Jokowi) semakin menguatkan dugaan politisasi. Apalagi, calon pengganti Kunto adalah Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Jokowi.
Kritik dari DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyayangkan pembatalan mutasi ini. Ia menilai TNI mudah terpengaruh politik. "Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan politik. Ini preseden buruk," katanya. Hasanuddin juga mengkritik Panglima TNI yang dianggap tidak tegas dan konsisten. Ia mendesak evaluasi kepemimpinan Panglima.
Sebagai warga negara, kita dapat berperan dalam menjaga netralitas TNI. Berikut beberapa tips praktis:
1. Cerdas Membaca Informasi - Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi. Kritislah terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial. Cari sumber berita yang kredibel dan bandingkan informasi dari berbagai sumber.
Contoh: Jika ada berita tentang keterlibatan TNI dalam politik, cek fakta-faktanya dari sumber resmi seperti situs TNI atau media mainstream yang terpercaya.
2. Dukung Profesionalisme TNI - Apresiasi kinerja TNI yang profesional dan netral. Berikan dukungan moral kepada prajurit yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
Contoh: Kita bisa memberikan apresiasi melalui media sosial atau surat pembaca kepada TNI yang berprestasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
3. Laporkan Dugaan Pelanggaran - Jika menemukan indikasi pelanggaran netralitas TNI, laporkan kepada lembaga pengawas yang berwenang.
Contoh: Anda dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Ombudsman RI atau Komisi I DPR.
4. Diskusi yang Sehat - Ajak keluarga dan teman untuk berdiskusi tentang pentingnya netralitas TNI. Hindari perdebatan yang tidak sehat dan saling menghormati pendapat.
Contoh: Adakan diskusi kecil di lingkungan keluarga atau komunitas tentang peran TNI dalam demokrasi dan pentingnya menjaga netralitas.
Bagaimana cara memastikan informasi tentang TNI akurat, Bu Sri Wahyuni?
(Najwa Shihab, Jurnalis) Penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti situs web TNI, pernyataan resmi dari juru bicara, dan media arus utama yang kredibel. Bandingkan informasi dari berbagai sumber dan hindari penyebaran berita yang belum terverifikasi.
Apa dampak politisasi TNI bagi demokrasi, Pak Budi Santoso?
(Prof. Mahfud MD, Akademisi & Mantan Menteri) Politisasi TNI dapat mengancam demokrasi karena merusak prinsip netralitas dan profesionalisme TNI. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan politik dan keamanan.
Apa peran masyarakat dalam menjaga netralitas TNI, Mbak Ani Kusuma?
(Yenny Wahid, Aktivis Sosial) Masyarakat dapat berperan aktif dengan bersikap kritis terhadap informasi, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mendukung TNI yang profesional dan netral.
Bagaimana mekanisme mutasi di tubuh TNI, Pak Anton Wijaya?
(Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer) Mutasi di TNI dilakukan melalui mekanisme Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan organisasi, kompetensi, dan rekam jejak perwira.
Apa yang dimaksud dengan "matahari kembar" dalam konteks politik Indonesia, Pak Rian Darmawan?
(Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) Istilah "matahari kembar" merujuk pada situasi di mana ada dua figur kuat yang berbagi kekuasaan atau pengaruh dalam pemerintahan, yang dapat menimbulkan potensi konflik atau ketidakstabilan.
Bagaimana DPR mengawasi netralitas TNI, Bu Dewi Pertiwi?
(TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR) DPR, khususnya Komisi I, bertugas mengawasi TNI, termasuk memastikan netralitasnya. Kami melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan menerima laporan dari masyarakat.
