22,13% Sekolah Ketahuan 'Mengakali' Akreditasi, Kemendikdasmen Bakal Tindak Lanjuti dan Beri Sanksi Tegas
Jumat, 25 April 2025 oleh jurnal
Dugaan Kecurangan Akreditasi Sekolah: Kemendikdasmen Siap Telusuri Temuan KPK
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang baru dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan yang cukup mengkhawatirkan. Ternyata, sekitar 22,13% satuan pendidikan di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam proses akreditasi. Meskipun mayoritas sekolah menjalankan proses dengan jujur, angka lebih dari seperlima ini tentu tidak bisa diabaikan.
KPK menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi dalam proses akreditasi untuk menjamin standar pendidikan yang adil dan kredibel. Temuan ini langsung mendapat respons dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Beliau menyatakan akan menelusuri lebih lanjut temuan KPK tersebut.
"Ya, memang ada temuan-temuan itu, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Karena kalau dikaitkan dengan guru, pembinaan kinerja mereka kan berada di pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi," jelas Abdul Mu'ti usai Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Meskipun demikian, Kemendikdasmen menegaskan tidak akan lepas tangan. Abdul Mu'ti menekankan bahwa ini adalah tantangan bersama yang perlu diselesaikan secara sinergis, tanpa saling menyalahkan. Komunikasi dan kerja sama, termasuk dengan Komisi X DPR, akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
Tips Meningkatkan Integritas Akreditasi Sekolah
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan integritas dalam proses akreditasi sekolah:
1. Pahami Standar Akreditasi - Pastikan semua pihak yang terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga komite sekolah, memahami standar akreditasi yang berlaku. Misalnya, unduh dan pelajari dokumen standar akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).
2. Transparansi Data dan Informasi - Buka akses seluas-luasnya terhadap data dan informasi terkait proses akreditasi. Misalnya, publikasikan laporan kinerja sekolah dan dokumen pendukung akreditasi di website sekolah.
3. Lapor Pelanggaran - Jangan takut untuk melaporkan indikasi kecurangan atau pelanggaran dalam proses akreditasi kepada pihak berwenang. Laporkan melalui saluran resmi yang tersedia.
4. Penguatan Pengawasan Internal - Bentuk tim pengawas internal yang independen untuk memantau pelaksanaan proses akreditasi. Tim ini bisa terdiri dari perwakilan guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat.
5. Evaluasi Berkala - Lakukan evaluasi berkala terhadap proses akreditasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya, adakan survei kepuasan terhadap proses akreditasi.
Pertanyaan Umum
Apa sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akreditasi? (Pertanyaan dari Ani Handayani)
Nadiem Makarim (Mendikbudristek): Sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akreditasi dapat berupa pencabutan status akreditasi, penurunan peringkat akreditasi, hingga sanksi administratif lainnya. Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kecurangan dalam dunia pendidikan.
Bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses akreditasi sekolah? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Anies Baswedan (Pengamat Pendidikan): Masyarakat dapat berperan aktif dengan ikut memantau proses akreditasi, melaporkan indikasi kecurangan, dan memberikan masukan kepada sekolah. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel.
Apa indikator kecurangan akreditasi yang perlu diwaspadai? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
Retno Listyarti (Aktivis Pendidikan): Beberapa indikator kecurangan yang perlu diwaspadai antara lain pemalsuan data, manipulasi dokumen, dan pemberian suap. Masyarakat perlu kritis dan jeli dalam mengamati proses akreditasi.
Apakah temuan KPK ini akan mempengaruhi kebijakan akreditasi ke depan? (Pertanyaan dari Dedi Supriadi)
Abdul Mu'ti (Mendikdasmen): Temuan KPK ini tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki dan memperkuat sistem akreditasi ke depan. Kami akan mengkaji ulang kebijakan yang ada dan mencari solusi yang terbaik.
Bagaimana cara memastikan akreditasi sekolah benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan? (Pertanyaan dari Rini Handayani)
Doni Koesoema A. (Ketua BAN-S/M): Akreditasi harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan akreditasi benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah.
Apa peran pemerintah daerah dalam mencegah kecurangan akreditasi sekolah? (Pertanyaan dari Iwan Setiawan)
Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat): Pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya. Kami akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk mencegah dan menindak tegas setiap bentuk kecurangan akreditasi.
