PENERAPAN TEMA PANOPTICON ARCHITECTURE DALAM MERANCANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIMALUNGUN

Dwira Nirfalini Aulia, Cynthia Adelina BR Perangin-Angin

Abstract


Abstract: Pematang Raya is the new capital city of Simalungun Regency, North Sumatera, Indonesia which used to be seated in Pematangsiantar. This capital city was formed on June 23rd, 2008 and some of the government institutions of Simalungun Regency have already been seated at Pematang Raya. As an example, The Regency Police of Simalungun and the District Military Command of Simalungun, which are one of the legal institutions, have already been seated at Pematang Raya while the District Court IB of Simalungun and the District Attorney of Simalungun are still seated at Pematangsiantar. JR Saragih, who is the regent of Simalungun Regency, is eager to move the seat of the District Court IB of Simalungun and the District Attorney of Simalungun to Pematang Raya. Simalungun Regency does not have any penitentiary until this day. That is why the inmates who get terms at the District Court IB of Simalungun are sent to Pematangsiantar Penitentiary. Researchers identify the need of Simalungun Regency to increase the strength of the legal institutions in Simalungun Regency by designing a penitentiary. As an addition, the penitentiaries in Indonesia are getting worse time by time. Analysis and concepts of this design are using the interpretation of Panopticon Architecture which emphasizes a maximum supervision to the penitentiary.

Keywords: Simalungun, Panopticon Architecture, Penitentiary

Abstrak: Pematang Raya merupakan Ibukota baru Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia yang dulunya adalah Pematangsiantar. Pematang Raya dibentuk pada tanggal 23 Juni 2008 dan beberapa institusi kepemerintahannya sudah berkedudukan di Pematang Raya. Sebagai contoh, Polres Simalungun dan KODIM Simalungun merupakan salah satu dari instansi hukum Kabupaten Simalungun yang sudah berkedudukan di Pematang Raya, sedangkan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun masih berkedudukan di Pematangsiantar sampai saat ini. Bupati Kabupaten Simalungun, JR Saragih, berkeinginan untuk memindahkan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun dari Pematangsiantar ke Pematang Raya agar terciptanya instansi hukum yang kuat di Kabupaten Simalungun, Sampai saat ini, Kabupaten Simalungun tidak memiliki UPT Pemasyarakatan. WBP yang mendapat vonis hukum di Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar. Penulis mengidentifikasi kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kuatnya institusi hukumnya dengan merancang sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Ditambah lagi, keadaan Pemasyarakatan di Indonesia kian memburuk. Dengan demikian, penulis menggunakan interpretasi tema Panopticon Architecture dalam analisis dan konsep rancangan yang menekankan kepada pengawasan yang maksimal di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Simalungun, Panopticon Architecture, Lembaga Pemasyarakatan


Full Text:

PDF

References


Ditjenpas. (2018). Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil. Retrieved from http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly on 2018-03-05

Eddyono, Supriyadi Widodo. (2017). “Overcrowding” yang Menghantui Lapas di Indonesia. Retrieved from http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia on 2018-03-05

Foucault, Michael. (1995). Discipline and Punish: The Birth of The Prison. New York: Vintage Books.

Has, Sanusi Ac. (1976). Penologi. Medan: Penerbit Monora.

Hindarto, S Yugo. (2017). Napi Kabur Lewat Lubang, Petugas Heran Tak Ada Sisa Galian. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620082552-12-222928/napi-kabur-lewat-lubang-petugas-heran-tak-ada-sisa-galian on 2018-06-16

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Panjaitan, Petrus Irwan & Simorangkir, Pandapotan. (1995). Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Robby. (2017). 2 Napi Lapas Tanjung Gusta Kendalikan Peredaran 25 kg Sabu di Medan. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/2-napi-lapas-tanjung-gusta-kendalikan-peredaran-25-kg-sabu-di-medan.html on 2018-03-05

Simon R, A Josias & Sunaryo, Thomas. (2011). Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Lubuk Agung.

Tempo.co. (2013). Ini, Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/495696/ini-penyebab-rusuh-dan-kebakaran-tanjung-gusta on 2018-03-05

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan.

Yuliawati, Lis & Alfath, Ade. (2018). Buwas: 50 Persen Peredaran Narkoba Dikendalikan dalam Lapas. Retrieved from https://www.viva.co.id/berita/nasional/998537-buwas-50-persen-peredaran narkoba-dikendalikan-dalam-lapas on 2018-03-05




DOI: https://doi.org/10.31848/arcade.v3i1.96

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

PUBLISHER ADDRESS:
Department of Architecture, Universitas Kebangsaan,  Jl. Terusan Halimun No.37, Lkr. Sel., Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263. E-mail address: jurnalarsitekturarcade@gmail.com

Free counters!